Ini Peran dan Kontribusi BUMN Adhi Karya dalam Pembangunan IKN Nusantara yang Gantikan DKI Jakarta

Pengembangan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut.

Ide untuk melakukan pemindahan ibu kota negara ini bukan lah tanpa sebab.

Bahkan sebenarnya ide tersebut sudah muncul dari beberapa presiden sebelumnya.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden ke-1RI Soekarno.

Dimana pada tahun 1957 Presiden Soekarno gagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya, saat meresmikan kota itu sebagai ibu kota Kalimantan Tengah.

Ide melakukan pemindahan ibu kota negara juga pernah disampaikan oleh Presiden ke-2 RI Soeharto.

Dimana pada 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai kota mandiri, hal mana dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.

Selain kedua presiden yang disebutkan sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden ke-6 RI, pada tahun 2013 juga menyampaikan beberapa skenario, yaitu:

1. Menetapkan distrik pemerintahan untuk berada di sekitar Monas namun tetap di Jakarta

2. Memindahkan ibu kota ke wilayah yang dekat dengan Jakarta berjarak antara 50 – 70 kilometer, dan

3. Memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ini sendiri merupakan bagian dari strategi untuk pemerataan pembangunan di Indonesia, yang selama ini sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, IKN juga bantu kondisi Jawa/Jakarta yang telah mengalami tekanan yang sangat besar terhadap daya dukung lingkungan yang harus dijaga sustainabilitasnya.

Langkah pemerataan pembangunan sudah dilakukan selama ini seperti pembangunan tol di Sumatera, rel kereta di Sulawesi, jalan dan jembatan di Papua, serta pembangunan pelabuhan dan airport di berbagai bagian Indonesia.

Pada Januari 2022, pemerintah kemudian mengumumkan ‘Nusantara’ sebagai nama ibu kota baru Republik Indonesia.