Ini Peran dan Kontribusi BUMN Adhi Karya dalam Pembangunan IKN Nusantara yang Gantikan DKI Jakarta

Setelah itu, Undang-Undang nomor 3 tentang Ibu Kota Negara (UU-IKN) pun disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Pembiayaan dan Sumber dana dalam pembangunan ibu kota Negara Baru juga tertuang dalam UU Ibu Kota Negara.

Dalam lampiran II UU IKN mengenai skema pendanaan IKN, skema-skema yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.

2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN.

3. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain:

a. BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta

b. BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional: dukungan pendanaan/pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan

5. Skema pendanaan lainnya (creative financing), seperti crowd funding dan dana dari filantropi

Dari salah satu skema diatas BUMN juga ditugaskan untuk berkontibusi dalam pembangunan IKN.

Oleh karena itu BUMN Karya ikut serta dalam pembangunan IKN yang memang membutuhkan kerja sama Pemerintah dengan BUMN, perusahaan swasta dan juga investor dari berbagai negara.

Maka untuk pengerjaan proyek yang sesuai dengan aturan, maka BUMN Karya akan dilibatkan dalam proses mekanisme tender.

Kontribusi ADHI di IKN