Erick Thohir Gadang Ahok Jadi Dirut PT Pertamina, Pengamat: Tergantung Presiden Jokowi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, disebut-sebut bakal menjadi direktur utama (dirut) perusahaan pelat merah itu.

Jika terwujud, Ahok bisa bikin gebrakan di bidang energi untuk kemaslahatan masyarakat.

Selama ini Ahok menjadi komisaris, posisinya dianggap kurang strategis untuk mengelola PT Pertamina menjadi lebih bermanfaat bagi rakyat.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pengangkatan Ahok jadi Dirut Pertamina yang baru menggantikan Nicke Widyawati, sangat mungkin.

Karena perombakan atau perpindahan tugas kerap dilakukan di tubuh BUMN.

"Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi. Tetapi saya belum mengonformasi kalau itu memang keputusan," ucap Erick di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, akhir pekan lalu.

Baca juga: Guruh Tirta Lunggana Terjun ke Politik karena Kesal pada Kesombongan Ahok

Mendengar isu pengangkatan dirinya menjadi Ditut PT Pertamina, Ahok belum mau banyak omong.

“Saya tidak tahu,” ungkap Ahok kepada Tribunnews.com, Kamis (20/7/2023).

Menurut Ahok, pertemuan petinggi direksi Pertamina dengan Erick Thohir membahas hal lain yakni soal akuisisi saham Shell.

“Kemungkinan melaporkan soal akuisisi saham Shell yang tadi pagi kami rapat,” ucapnya lebih lanjut.

Baca juga: Tuai Kritik, Ahok Jelaskan Alasan Harga Pertamax Tak Turun hingga Pertamina Sewa Kantor Milik Luhut

Seperti diketahui, pekan lalu Erick Thohir memanggil Ahok di kantor Kementerian BUMN, Selasa (18/7/2023).

Dua hari kemudian, giliran Nicke Widyawati yang dipanggil Erick Thohir.

Kuat dugaan, Erick Thohir memanggil kedua orang itu terkait perubahan direksi dan komisaris PT Pertamina.

Selain membahas pergantian direksi dan komisaris tersebut, kata Erick dirinya juga membahas proyek-proyek dan pengembangan bisnis di perusahaan migas pelat merah tersebut.

Baca juga: PDIP Bakal Cek Waduk Pluit Warisan Jokowi-Ahok yang Dipenuhi Eceng Gondok, Ida Mahmudah: Jakut Dulu

Dengan Ahok, Erick salah satunya membahas depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, yang rencananya bakal ada penambahan kapasitas tampung.

Diketahui, depo Plumpang menyuplai 18 persen dari kebutuhan BBM harian di Indonesia.

"Yang namanya Plumpang 18 persen kontribusi ke nasional, dan di Jakarta itu menjadi hal yang dibutuhkan," papar Erick.

"Kalau itu nanti tambah kilang dengan keterbatasan tanah, kilangnya dibangun di mana? Ini kan perlu diskusi," ucapnya.

Erick juga menjelaskan, pertemuan dirinya bersama Direktur Utama dan Komisaris Utama BUMN merupakan hal yang lumrah.

Tanggapan Pengamat

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengomentari gonjang-ganjing pergantian Dirut Pertamina,

Yusri menegaskan, kewenangan perombakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi lima BUMN strategis dan besar selalu keputusan akhirnya diambil oleh Presiden.

"Sebab pemegang saham BUMN ini adalah Pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintah. Sementara Menteri BUMN adalah kuasa pemegang saham."

"Jadi memang selama ini pengambilan keputusan ini dilakukan langsung oleh presiden atas saran dan pendapat dari Menteri BUMN," tegas Yusri, Minggu (23/7/2023).

Jadi kata Yusri, Pertamina bersama PLN, Telkom, MIND ID dan BUMN strategis lainnya, untuk keputusan akhir perombakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dipastikan merupakan keputusan Presiden.

Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir lebih mengerti dan paham betul integritas seorang BTP alias Ahok.

Terutama sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

"Kami mengetahui bahwa pernah ada bos batubara dan bos pasir laut minta dibolehkan main minyak. Di depan Erick thohir, permintaan itu ditolak dengan tegas oleh Ahok."

"Ini membuktikan bagaimana Erick paham betul integritas Ahok," ungkap Yusri, Minggu (23/7/2023).

Menurut Yusri, pihaknya menyayangkan sejumlah pihak yang melakukan pembunuhan karakter terhadap Ahok.

"Kita ini negara hukum, jangan ada pembunuhan karakter. Kalau ada korupsi pasti ditangani penegak hukum," ujarnya.

"Kita mestinya menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Sedangkan tersangka atau terdakwa saja belum bisa dikatakan bersalah sampai ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap," tandas Yusri.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News