Pemilu 2024
Politisi Partai Ummat Sebut Kemeja Garis Hitam Putih Malah Merugikan Ganjar
"Jokowi bukan desainer baju. Jadi, selain cawe-cawenya tidak elok, muatan cawe-cawenya pasti tidak bermanfaat,"
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden PDI-P, Ganjar Pranowo, telah mendeklarasikan pakaian untuk mengidentifikasi para relawannya untuk Pemilu 2024, yaitu pakaian bergaris vertikal hitam-putih.
Hal ini dilakukan secara simbolik pada acara "Silaturahmi 1 Muharam 1445H Relawan Ganjar Pranowo" di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2023).
Ganjar hadir mengenakan kemeja motif itu. Sebelum memberi sambutan, ratusan relawan yang hadir kompak mengenakan kemeja bermotif serupa yang sudah disiapkan panitia.
Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya atau biasa disapa Tofa mengkritik Presiden Joko Widodo yang dianggap terlalu mencampuri urusan Pilpres 2024.
Menurutnya, Jokowi tidak elok mengurusi baju kampanye Ganjar.
"Apalagi dihubung-hubungkan dengan UUD 1945. Sama sekali tidak patut," ujar dia ketika dihubungi wartawan, Kamis (20/7).
Tofa menilai komentar-komentar dari Jokowi selama ini soal Pilpres 2024 tidak memiliki nilai sama sekali.
"Meskipun politik itu pencitraan, tetapi kalau yang membantu pencitraan adalah Pak Jokowi, maka Ganjar akan rugi," kata dia.
Tofa lantas menyarankan agar Presiden Jokowi mesti berkonsultasi dulu dengan politikus PDIP Trimedya Panjaitan apabila mau cawe-cawe urusan Ganjar.
"Yang tahu masalah Ganjar, kan Trimedya Panjaitan. Jika mau cawe-cawe, Jokowi bisa berkonsultasi ke Trimedya. Agar, cawe-cawenya tepat sasaran," kata dia.
"Jokowi bukan desainer baju. Jadi, selain cawe-cawenya tidak elok, muatan cawe-cawenya pasti tidak bermanfaat," kata dia.
Sementara Juju Purwanto selaku Ketua DPP Partai Ummat Bidang Advokasi Hukum menyebut Presiden Jokowi terlalu mencampuri urusan Pilpres 2024.
"Intervensi Jokowi dalam urusan Pilpres 2024 selama ini, demi mendukung dan memenangkan capresnya memang tampak kasat mata dan tendensius," ujar dia.
Menurutnya Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, telah melakukan tindakan melanggar konstitusi karena dinilainya tidak independen dan netral.
"Dia harus menjaga jarak yang sama kepada bacapres lain yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan," kata dia.
| DKPP Jatuhkan Sanksi Ketua dan 4 Anggota KPU karena Sewa Jet Pribadi di Pemilu 2024 |
|
|---|
| Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
|
|---|
| Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
|
|---|
| DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
|
|---|
| Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.