Pemilu 2024

Politisi Partai Ummat Sebut Kemeja Garis Hitam Putih Malah Merugikan Ganjar

"Jokowi bukan desainer baju. Jadi, selain cawe-cawenya tidak elok, muatan cawe-cawenya pasti tidak bermanfaat,"

Editor: Ahmad Sabran
Warta Kota/Yulianto
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (tengah) menghadiri Silaturahmi 1 Muharam 1445 H Relawan Pendukung Ganjar Pranowo di Kawasn Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2023). Ganjar menyampaikan agar relawan siap memenangkan dan dikomandoi Ganjar pada Pilpres 2024 supaya dapat melanjutkan program Presiden Joko Widodo. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden PDI-P, Ganjar Pranowo, telah mendeklarasikan pakaian untuk mengidentifikasi para relawannya untuk Pemilu 2024, yaitu pakaian bergaris vertikal hitam-putih.

Hal ini dilakukan secara simbolik pada acara "Silaturahmi 1 Muharam 1445H Relawan Ganjar Pranowo" di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Ganjar hadir mengenakan kemeja motif itu. Sebelum memberi sambutan, ratusan relawan yang hadir kompak mengenakan kemeja bermotif serupa yang sudah disiapkan panitia.

Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya atau biasa disapa Tofa mengkritik Presiden Joko Widodo yang dianggap terlalu mencampuri urusan Pilpres 2024.

Menurutnya, Jokowi tidak elok mengurusi baju kampanye Ganjar.

"Apalagi dihubung-hubungkan dengan UUD 1945. Sama sekali tidak patut," ujar dia ketika dihubungi wartawan, Kamis (20/7).

Tofa menilai komentar-komentar dari Jokowi selama ini soal Pilpres 2024 tidak memiliki nilai sama sekali.

"Meskipun politik itu pencitraan, tetapi kalau yang membantu pencitraan adalah Pak Jokowi, maka Ganjar akan rugi," kata dia.

Tofa lantas menyarankan agar Presiden Jokowi mesti berkonsultasi dulu dengan politikus PDIP Trimedya Panjaitan apabila mau cawe-cawe urusan Ganjar.

"Yang tahu masalah Ganjar, kan Trimedya Panjaitan. Jika mau cawe-cawe, Jokowi bisa berkonsultasi ke Trimedya. Agar, cawe-cawenya tepat sasaran," kata dia.

"Jokowi bukan desainer baju. Jadi, selain cawe-cawenya tidak elok, muatan cawe-cawenya pasti tidak bermanfaat," kata dia.

Sementara Juju Purwanto selaku Ketua DPP Partai Ummat Bidang Advokasi Hukum menyebut Presiden Jokowi terlalu mencampuri urusan Pilpres 2024.

"Intervensi Jokowi dalam urusan Pilpres 2024 selama ini, demi mendukung dan memenangkan capresnya memang tampak kasat mata dan tendensius," ujar dia.

Menurutnya Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, telah melakukan tindakan melanggar konstitusi karena dinilainya tidak independen dan netral.

"Dia harus menjaga jarak yang sama kepada bacapres lain yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan," kata dia.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved