Golkar Goyang, Dewan Pakar Tepis Luhut Gantikan Airlangga: Harus Ada Restu Presiden RI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kursi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, saat ini sedang digoyang.

Seperti diketahui, ada sejumlah kader beringin yang mengatasnamakan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak Airlangga Hartarto diganti dari kursi ketua umum.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan Airlangga tidak bisa menjalankan mandat internal Golkar yang memintanya menjadi capres paling lambat hingga Agustus 2023 mendatang.

"Kalau Airlangga tidak bisa laksanakan, harus munaslub. Itu harus," tegasnya.

"Karena untuk ubah keputusan 2019 Airlangga capres itu harus munaslub. Gak bisa rapimnas atau rakernas," lanjutnya.

Menyikapi usulan yang cukup keras itu, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni, menepis isu Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui munaslub.

Ganjar menegaskan Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golkar, Minggu (9/7/2023), sama sekali tidak membahas mengenai kandidat ketua umum Partai Golkar setelah Airlangga.

Baca juga: Luhut Bidik Oknum Pejabat yang Nekat Bekingi Pembukaan Lahan Sawit di Tengah Hutan: Saya Sikat!

"Termasuk tidak menyinggung dan membahas nama senior kami Bang Luhut Binsar Pandjaitan," kata Ganjar saat dikonfirmasi, Rabu (12/7/2023).

Bahkan, kata dia, dari sejumlah peserta rapat yang hadir tak ada satupun yang membahas mengenai sosok ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga.

"Pun juga tak ada membahas Munaslub," ungkap Ganjar.

Baca juga: Tanggapan Airlangga Soal Golkar Akan Gelar Munaslub untuk Lengserkan Dirinya

Ganjar menjelaskan doktrin Partai Golkar adalah 'Karya Siaga Gatra Praja', yakni secara ideologis siap mengabdi dalam pemerintahan untuk kepentingan rakyat banyak.

"Jadi, tak ada talenta oposisi bagi Partai Golkar," ujarnya.

Menurutnya, menjadi ketua umum Partai Golkar adalah sosok yang berakar ke bawah dan berpucuk ke atas atau memiliki chemistry dengan Presiden RI.

"Artinya mendapat restu dari Presiden RI," ungkap Ganjar.

Luhut Pantas

Menurut Ridwan, Luhut sebagai figur yang cocok menggantikan Airlangga.

Menurutnya, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar itu mempunyai klasifikasi super hebat.

"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung, Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat," kata Ridwan.

Selain Luhut, Ridwan juga menyebut nama Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Di luar pemerintahan ya calonnya itu ada Pak Bamsoet, ada saya, ada Agung, Gunanjar Sudarsa, tapi tidak menutup senior kalau mau turun," ungkapnya.

Bukan Haram

Menurut Ridwan, penggantian Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum bukan haram.

Menurutnya, usulan itu halal untuk dilaksanakan. Namun, banyak pula yang protes.

Padahal, kata Ridwan, pernyataanya itu berdasar dari hasil pembicaraan saat rapat dewan pakar Partai Golkar yang berlangsung selama dua jam.

Namun, usulan munaslub tidak dimasukkan ke dalam kesimpulan oleh DPP Golkar.

"Saya dipermasalahkan temen DPP kita buat statement kenapa beda dengan kesimpulan. Dua jam rapat, simpulkan 15 menit," ucapnya.

"Itu berapa puluh orang bicara itu statement di pers. Tapi itu kan gak mungkin jadi keputusan. Senior-senior tau. Nah itu saya perjelas," kata Ridwan.

Ridwan mengaku heran banyak pihak yang protes karena dirinya yang pertama kali menggulirkan isu munaslub.

Padahal, usulan itu merupakan wajar di internal Partai Golkar.

Sebab, Ridwan menuturkan, Airlangga tidak bisa menjalankan mandat internal Golkar yang memintanya menjadi capres paling lambat hingga Agustus 2023 mendatang.

Ia pun menuding pihak DPP Golkar yang memprotes pernyataanya tidak mengerti AD/ART partai.

Sebab, Partai Golkar memang kerap berkali-kali menggelar munaslub.

"Ini DPP ngerti gak AD/ART. Jadi keputusan munaslub itu jangan diharamkan. Harmoko munaslub muncul Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Agung muncul Novanto, munaslub muncul Airlangga," ungkapnya.

"Jadi kalau bilang gak ada munaslub gak ngerti organisasi. Jadi munaslub jawaban. Kapan? Agustus. Kalau tidak terlambat dan kita minta Airlangga sapa rakyat. Golkar turun sekian persen menjadi enam persen versi LSI," sambungnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News