Golkar Goyang, Dewan Pakar Tepis Luhut Gantikan Airlangga: Harus Ada Restu Presiden RI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kursi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, saat ini sedang digoyang.

Seperti diketahui, ada sejumlah kader beringin yang mengatasnamakan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak Airlangga Hartarto diganti dari kursi ketua umum.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan Airlangga tidak bisa menjalankan mandat internal Golkar yang memintanya menjadi capres paling lambat hingga Agustus 2023 mendatang.

"Kalau Airlangga tidak bisa laksanakan, harus munaslub. Itu harus," tegasnya.

"Karena untuk ubah keputusan 2019 Airlangga capres itu harus munaslub. Gak bisa rapimnas atau rakernas," lanjutnya.

Menyikapi usulan yang cukup keras itu, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni, menepis isu Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui munaslub.

Ganjar menegaskan Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golkar, Minggu (9/7/2023), sama sekali tidak membahas mengenai kandidat ketua umum Partai Golkar setelah Airlangga.

Baca juga: Luhut Bidik Oknum Pejabat yang Nekat Bekingi Pembukaan Lahan Sawit di Tengah Hutan: Saya Sikat!

"Termasuk tidak menyinggung dan membahas nama senior kami Bang Luhut Binsar Pandjaitan," kata Ganjar saat dikonfirmasi, Rabu (12/7/2023).

Bahkan, kata dia, dari sejumlah peserta rapat yang hadir tak ada satupun yang membahas mengenai sosok ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga.

"Pun juga tak ada membahas Munaslub," ungkap Ganjar.

Baca juga: Tanggapan Airlangga Soal Golkar Akan Gelar Munaslub untuk Lengserkan Dirinya

Ganjar menjelaskan doktrin Partai Golkar adalah 'Karya Siaga Gatra Praja', yakni secara ideologis siap mengabdi dalam pemerintahan untuk kepentingan rakyat banyak.

"Jadi, tak ada talenta oposisi bagi Partai Golkar," ujarnya.

Menurutnya, menjadi ketua umum Partai Golkar adalah sosok yang berakar ke bawah dan berpucuk ke atas atau memiliki chemistry dengan Presiden RI.

"Artinya mendapat restu dari Presiden RI," ungkap Ganjar.

Luhut Pantas