PPDB 2023

Warga Ingin Sosok Walikota Depok Seperti Bima Arya, Berani Bongkar Kecurangan PPDB, Kaesang?

Warga Depok meminta Walikota mereka M Idris mencontoh Walikota Bogor Bima Arya yang berani bongkar PPDB. Harapan itu mencuat di Kaesang Pangarep

Akun Instagram @depok24jam
Warga ingin Walikota Depok yang berani bongkar kecurangan termasuk PPDB, seperti Walikota Bogor Bima Arya. Harapan itu mencuat seiring munculnya nama Kaesang Pangarep yang disebut-sebut akan maju menjadi Wali Kota Depok 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK -- Harapan warga Kota Depok untuk memiliki pemimpin atau Wali Kota yang berani membongkar pungli dan kecurangan di Depok kembali mengemuka.

Harapan itu muncul di tengah penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 untuk sekolah negeri di Depok yang disinyalir banyak kecurangan.

Bahkan warga membandingkan respons Wali Kota Bogor Bima Arya yang bergerak cepat membongkar kecurangan PPDB, berbanding terbalik dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris, yang terkesan mendiamkan adanya kecurangan.

Hal itu diungkapkan salah satu orang tua calon siswa SMP asal Kota Depok, Hardiansyah, dilansir dari akun Instagram @depok24jam, Rabu (12/7/2023).

"Kayak Bima Arya harusnya, disidak. Harusnya begitu, apalagi sekarang sudah mau tahun politik, harusnya kan bisa lebih aktif," jelas warga Kelurahan Abadijaya tersebut, Selasa (11/7/2023).

Menurutnya, PKS yang mendominasi di Depok saat ini seharusnya bisa aktif bersuara dalam menyingkap kejanggalan-kejanggalan PPDB yang dikeluhkan orang tua siswa.

Baca juga: Pradi Supriatna Siap Dipasangkan dengan Kaesang Pangarep Patahkan Hegemoni PKS di Kota Depok

Bahkan kata Herdiansyah dirinya melihat sendiri kejanggalan dalam PPDB SMP tahun ini di Depok.

Kejanggalan terlihat saat ada salah seorang teman anaknya yang bisa lulus jalur zonasi, sementara anak Herdiansyah tidak.

Padahal, mereka tinggal berdekatan dan pemberitahuan di laman PPDB menyebut bahwa anak tersebut tinggal 100 hingga 150 meter saja dari sekolah.

Baca juga: Depok Butuh Pemimpin Muda Kreatif, Partai Gerindra Siap Dukung Kaesang Maju di Pilwalkot Depok 2024

Adapun status jarak anaknya tetap 1,5 kilometer.

Belum lagi, kata dia, terkait isu yang beredar soal jual beli kursi sekolah negeri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini yang menjegal kesempatan banyak anak yang seharusnya berhak mengenyam pendidikan di sekolah negeri.

"Memang kita nih sebagai orang tua miris aja, kenapa sih sistem penerimaan SMP itu jadi kayak gini. Kita ada istilah katanya bukan rahasia umum ada jual kursi, kita tahulah, tapi kita kan nggak mau didik anak kita seperti itu," ujarnya.

Herdiansyah merupakan salah seorang wali calon siswa SMP yang anaknya tidak bisa masuk SMP negeri jalur zonasi.

Ia telah mencoba tiga sekolah negeri di Depok, tapi karena letak sekolah dinilai terlalu jauh dari rumah, anaknya tidak bisa lolos PPDB jalur zonasi.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved