Denny Indrayana: Jokowi Masalah Kita, Wajib Diberhentikan

"Bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024," katanya.

Suharso Monoarfa misalnya, kata Denny, diberhentikan sebagai Ketua Umum partai.

"Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama PPP, kenapa Suharso dicopot, sang kader menjawab, ada beberapa masalah, tetapi yang utama karena 'Empat kali bertemu Anies Baswedan'," kata Denny.

Menurut Denny, ketika Soetrisno Bachir menanyakan, kenapa PPP tidak mendukung Anies Baswedan padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian, dan akibatnya PPP bisa saja hilang di DPR pasca Pemilu 2024. Arsul Sani menjawab, "PPP mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies, tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya, jika mendukung Anies sekarang, dapat dipastikan PPP akan hilang sekarang juga," karena bertentangan dengan kehendak penguasa.

Baca juga: Singgung Potensi Kekacauan, Ini 5 Prediksi Denny Indrayana soal Keputusan MK terkait Sistem Pemilu

"Karenanya hak Angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres?," kata Denny.

"Demikianlah laporan dugaan pelanggaran impeachment Presiden Joko Widodo ini saya sampaikan," ujarnya.

Meski sadar bahwa konfigurasi politik di DPR saat ini sulit memulai proses pemakzulan, menurut Denny, sebagai warga negara yang mengerti konstitusi, ia berkewajiban menyampaikan laporan ini.

"Saya tidak rela UUD 1945 terus dilanggar oleh Presiden Joko Widodo demi cawe-cawenya, yang bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi dalam pandangan saya adalah semata untuk kepentingan pribadi dan demi oligarki bisnis di belakangnya," kata Denny.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News