Legislator DKI Tuding Ada Persekongkolan Hunian DP 0 Rupiah jadi Indekos 1 Juta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta menyebut, pemerintah daerah kecolongan dengan adanya hunian DP 0 Rupiah yang menjadi indekos 1 juta per bulan.

Hunian yang diduga berada di Klapa Village, Jakarta Timur itu diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta August Hamonangan, menyatakan hal tersebut menjadi bukti bahwa program rintisan Anies Baswedan gagal dan tak bermanfaat untuk warga DKI Jakarta.

Menurutnya, kegagalan program mulai dari promosi hingga pemasaran yang sudah PSI ragukan sejak awal, ternyata semakin diperparah dengan kecerobohan pihak-pihak yang memanfaatkan longgarnya pengawasan Pemprov DKI.

“Malah kami menduga ada persekongkolan dalam hal ini, dan bisa saja sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan melibatkan pihak pengelola,” ujar August pada Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Beredar Video Dugaan Hunian DP 0 Rupiah Peninggalan Anies Baswedan jadi Indekos Rp 1 juta per Bulan

“Untuk itu Pak Sekda Pemprov DKI (Joko Agus Setyono) yang menginstruksikan pelaporan hingga pemeriksaan di lapangan perlu dilengkapi dengan auditor/inspektorat agar persoalan ini semakin jelas,” sambungnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan, mestinya program rumah DP 0 Rupiah ini bertujuan untuk masyarakat Jakarta yang tidak memiliki hunian layak.

Tapi, ungkapnya, malah dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dikomersilkan.

Daripada disalahgunakan, August menyarankan lebih baik rumah tersebut dialihfungsikan untuk rusunami.

“Ini bukti program rumah DP 0 rupiah gagal. Apa yang diragukan PSI menjadi nyata. Pemprov mestinya bukan hanya menindak yang saat ini ada, tapi juga mengusut sampai tuntas kasus ini,” tegas August.

Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta akan menyelidiki adanya dugaan hunian DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur dijadikan indekos sebesar Rp 1 juta per bulan.

Diketahui, hunian murah itu disediakan pemerintah daerah di era kepemimpinan Anies Baswedan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan untuk disewakan kepada orang lain.

Baca juga: Prasetyo Edi Marsudi Sebut Program Hunian DP 0 Rupiah tak Prioritas Dibanding Banjir dan Macet

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengaku belum mendapat laporan terkait hal itu.

Meski demikian, dia berjanji akan memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengecek laporan tersebut.

“Oh ya? Laporkan saya, karena kami dapat laporan itu, nanti kami cek,” ujar Joko saat dikonfirmasi di Balai Kota DKI pada Rabu (21/6/2023).