Prasetyo Edi Marsudi Sebut Program Hunian DP 0 Rupiah tak Prioritas Dibanding Banjir dan Macet

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut, program hunian DP 0 Rupiah warisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tidak prioritas untuk saat ini.

Karena itu, pada tahun 2023 mendatang pemerintah daerah lebih fokus membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

“Prioritasnya bukan itu (hunian DP 0 Rupiah), prioritasnya ke banjir, macet dan nanti ketahanan pangan,” kata Prasetyo pada Jumat (4/11/2022).

Prasetyo berharap, perekonomian dunia semakin membaik sehingga proyeksi resesi ekonomi pada 2023 bisa diminimalisir.

Meski begitu, eksekutif dan legislatif tetap mempersiapkan anggaran untuk masalah banjir dan ketahanan pangan bagi warga Ibu Kota.

“Tapi kalau hunian DP 0 Rupiah, saya rasa nggak prioritas, makanya saya tadi bilang lebih bagus ke rusunawa,” ujar pria yang juga menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ini.

Dalam rapat kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Hotel Grand Cempaka, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Bara, Kamis (3/11/2022) malam, Prasetyo berpesan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya agar membangun rusunawa. Perseroan juga diminta tidak membeli lahan baru untuk membangun hunian DP 0 Rupiah lagi.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi Berharap Penanganan Banjir Tahun Depan Bisa Berjalan Efektif

“Jadi yang ada kita maksimalkan untuk prioritas (rusunawa) yang ada, nggak usah beli lagi. Ngapain beli (lahan) kalau nggak dibangun,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Diketahui, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan hunian DP 0 Rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023.

Keputusan ini terungkap saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Hindari Polisi, Motor Nekat Adu Banteng dengan Bus Transjakarta Hingga Buat Macet

Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko mengatakan jajarannya akan fokus membangun rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung.

Salah satu rusun bagi warga terdampak normalisasi bakal dibangun di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Menurut Sarjoko, pembangunan rusun Jalan Margasatwa membutuhkan biaya Rp 544 miliar. Anggaran ini lebih besar dari perencanaan awal biaya pembangunan rusun Jalan Margasatwa, yakni Rp 375 miliar.

“Pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun (di DPRKP) adalah tidak untuk pembangunan hunian DP 0 Rupiah,” jelas Sarjoko.