APBD 2023
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi Berharap Penanganan Banjir Tahun Depan Bisa Berjalan Efektif
DPRD DKI Jakarta RAPBD senilai Rp 85,57 triliun belum mumpuni menangani tiga program prioritas, salah satunya penanggulangan bencana banjir.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengritisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.
Pengawas pemerintah daerah itu menilai, rancangan senilai Rp 85,57 triliun belum mumpuni menangani tiga program prioritas, salah satunya penanggulangan bencana banjir.
Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2023 perlu dirasionalisasi.
Harapannya, anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan bisa berjalan efektif.
Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023, Prasetyo mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 193 miliar.
Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Dorong Anggaran Rp 6 Miliar untuk Beli Obat dari Pos APBD 2023
Baca juga: Komisi II DPRD Kota Bogor Dorong APBD 2023 Berpihak kepada Koperasi dan UMKM
Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Koordinasi dengan Heru Budi Hartono Buntut Dugaan Konflik Internal Jakpro
Prasetyo menyoroti, begitu banyak kegiatan penanggulangan banjir yang harus dikerjakan pemerintah daerah.
“Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali,” ujar Prasetyo dari Fraksi PDI Perjuangan berdasarkan keterangannya pada Selasa (1/11/2022).
Menurut Prasetyo, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi, menjadi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023.
Dengan rincian, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 219 miliar, Jakarta Utara Rp 247 miliar, Jakarta Barat Rp 236 miliar, Jakarta Selatan Rp 193 miliar, Jakarta Timur Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.
Penanganan kemacetan sebesar Rp 625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 111 miliar, Jakarta Utara Rp 130 miliar, Jakarta Barat Rp 122 miliar, Jakarta Selatan Rp 113 miliar, dan Jakarta Timur Rp 149 miliar.
Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp 120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 21 miliar, Jakarta Utara Rp 17 miliar, Jakarta Barat Rp 20 miliar, Jakarta Selatan Rp 19 miliar, Jakarta Timur Rp 24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 19 miliar.
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai postur tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun depan.
Apalagi dari nomenklatur yang tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para Wali Kota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasaahan secara permanen,” kata Khoirudin.
BERITA VIDEO: Dishub DKI Gelar FGD Pengaturan Jam Kerja
![[FULL] Sengketa Ambalat Malaysia vs RI, Pakar: TNI Tak Boleh Lengah, Jangan Senasib Sipadan Ligitan](https://img.youtube.com/vi/YcKqjph-Pqs/mqdefault.jpg)
