Pilpres 2024

Gatot Nurmantyo Gertak Jika Anies Gagal Ikut Pilpres 2024, Kapolri: Jangan Ada Cebong Kampret

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan pemerintah untuk tak berencana busuk terhadap Anies Baswedan.

Editor: Valentino Verry
Zuhdiar Laeis
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo minta pemerintah untuk mengganjal Anies Baswedan mengikuti Pilpres 2024, karena bakal memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Kalau 60 persen tarolah setengahnya dari 30 persen tidak memilih, maka siapapun yang jadi presiden dia tidak memiliki legalitas," tegasnya.

Denny Indrayana Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) mengungkapkan bahwa bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka di KPK.
Denny Indrayana Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) mengungkapkan bahwa bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka di KPK. (Tangkapan video youtube kompastv)

"Maka pemilihan presiden, gubernur, bupati semuanya satu jadi mayoritas," imbuhnya.

Padahal, kata dia, legitimasi suatu negara yang berdasarkan demokrasi tergantung pada legitimasi dari rakyat yang mayoritas.

Jika legitimasi ditarik oleh minoritas, maka demokrasi tak akan berjalan dan justru akan sibuk dengan berbagai kekacauan.

Ia menuturkan hal itu terjadi lantaran sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah terkait demokrasi, harus mendapat legalitas dari mayoritas.

Gatot menyebut partisipasi suara kaum milenial turut berperan dalam memberikan legalitas.

"Sangat berbahaya kalau partispasi para kaum milenial yang 60 persen ini dalam pemilu sangat minim, berarti legalitas siapapun yang menang tidakakan kuat," pungkas Gatot.

Cebong Kampret

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo minta tak ada polarisasi saat Pemilu 2024.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo minta tak ada polarisasi saat Pemilu 2024. (warta kota/ramadhan lq)

Secara terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya untuk menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama Pemilu 2024.

Kapolri berharap polarisasi masyarakat selama Pemilu 2019 tidak kembali terulang di tahun depan.

Ia pun menggambarkan situasi selama Pemilu 2019. Listyo Sigit mencontohkan, saat itu muncul kelompok-kelompok dengan istilah kampret, kadrun hingga cebong.

"Mungkin kalau rekan-rekan melihat di medsos (media sosial) ada cebong, ada kampret, ada kadrun. Terus, sekarang apa lagi? Jadi itu terus terjadi di grassroot. Mungkin di elite itu segera mudah, hari ini berantem, besok salaman, rangkul-rangkulan, tapi di bawah tidak," kata Listyo Sigit dalam Upacara Wisuda STIK Tahun 2023, Rabu (21/6/2023), seperti dikutip dari kanal YouTube Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Menurutnya, awal sebelum Pemilu 2019, Indonesia menjadi negara dengan polarisasi paling rendah di Asia Tenggara.

Tetapi, setelah Pemilu 2019, polarisasi masih terasa. Hal tersebut, kata Listyo Sigit, membuat nilai-nilai positif di masyarakat mulai luntur.

Padahal, masyarakat Indonesia terkenal ramah, persaudaraannya tinggi, menghormati kebergaman, menjaga keberagaman, serta menjaga persatuan dan kesatuan.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved