Pemilu 2024
Hakim MK Putuskan Sistem Pemilu 2024, Ini Kelebihan dan Kekurangan Proporsional Terbuka dan Tertutup
Majelis hakim MK telah memutuskan sistem Pemilu 2024 menjadi proporsional terbuka, artinya rakyat bisa menetukan langsung caleg yang disukai.
Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Valentino Verry
Ketiga, pendidikan politik oleh partai politik yang tidak optimal, di mana partai politik cenderung memiliki peran yang lebih rendah dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih, akibatnya partai politik menjadi kurang fokus dalam memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik kepada pemilih.

Kelebihan sistem proporsional tertutup:
Pertama, Partai politik lebih mudah mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan.
Kedua, sistem ini juga memungkinkan partai politik untuk mendorong kader terbaik menjadi anggota legislatif.
Dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup partai politik memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi calon anggota legislatif.
Dengan adanya mekanisme seleksi yang ketat, hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih.
Ketiga, sistem ini juga dapat mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik, dengan fokus yang lebih kuat pada pembentukan kader.
Keempat, sistem ini juga berpotensi meminimalkan praktik politik uang dan kampanye hitam dengan mekanisme seleksi internal yang ketat.
Partai politik dapat memastikan bahwa calon yang diusung tidak terlalu tergantung pada dukungan finansial eksternal, dan terlibat dalam kampanye negatif yang merugikan demokrasi.
Kekurangan proporsional tertutup:
Pertama, pemilih memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR/DPRD.
Pemilih tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih calon yang mereka pilih.
Kedua, sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik, di mana partai politik lebih cenderung memilih atau mendukung calon dari keluarga atau lingkaran paling dekat partai politik, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara obyektif.
Ketiga,potensi oligarki partai politik semakin menguat, jika partai politik tidak memiliki rekrutmen dan kandidasi yang transparan.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
Pemilu 2024
MK (Mahkamah Konstitusi)
sistem Pemilu Indonesia
Hakim Ketua MK Anwar Usman
sistem proporsional tertutup
sistem proporsional terbuka
Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
![]() |
---|
Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
![]() |
---|
DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
![]() |
---|
Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.