Pemprov DKI Desak Ancol Klarifikasi soal Kabar Proyek Mangkrak yang Diungkap Thomas Lembong

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta mendesak PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) untuk mengklarifikasi secara terbuka soal polemik proyek yang mangkrak.

Pihak Pemerintah DKI juga telah membicarakan persoalan ini secara langsung kepada Direksi Ancol mengenai dugaan aset mangkrak di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol.

“Saya sudah sampaikan, tolong itu hasil kalkulasi disampaikan dari Ancol. Kemarin kami sudah diskusikan terkait hal tersebut,” kata Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Nasruddin Joko Surjono pada Selasa (13/6/2023).

Meski demikian, Nasruddin enggan membeberkan hasil pertemuan itu dengan Ancol.

Dia meminta agar menanyakan persoalan tersebut kepada pihak Ancol.

Baca juga: Ledakan di SPBB Pelabuhan Tanjung Priok Tewaskan Satu Pekerja, Polisi Periksa Tujuh Saksi 

“Mungkin itu ditanyakan ke Ancol ya, karena itu case (kasus) lama juga ternyata. Jadi kami minta Ancol mengklarifikasi itu,” ujar Nasruddin.

Diketahui, mantan Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Lembong menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Seperti pembangunan hotel bintang lima persis di samping Putri Duyung terbengkalai.

Selain itu, Thomas menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk.

Baca juga: PT Jakpro Diminta Kelola Sirkuit Formula E di Ancol, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta: Buat Bibit Atlet

Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.

“Padahal dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak,” kata Thomas. 

Legislator merasa dibohongi

 Legislator DKI Jakarta merasa kesal dibohongi oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), Tbk yang tidak transparan soal polemik internal di perusahaan. Meski status perusahaan itu terbuka, tapi ada saham milik Pemprov DKI Jakarta.

“Selama ini rapat dengan Ancol, mereka tidak pernah munculkan persoalan ini. Dia bilang merugi karena Covid-19,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pada Selasa (13/6/2023).

Gilbert mengatakan dalam rapat kerja dengan komisi, perseroan tersebut hanya melapor pendapatannya jeblok karena Covid-19. Pemerintah diketahui menutup tempat wisata untuk menekan penyebaran Covid-19, sebelum vaksin ditemukan.

“Dia bilang merugi karena Covid-19, kemudian minta dikasih kemudahan untuk ambil kredit hampir Rp 1 triliun dari Bank DKI, kami setujui,” kata Gilbert dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Bang Ucu, Tokoh Betawi Musuh Bebuyutan Hercules di Tanah Abang, Pernah Duel Satu Lawan Sekampung

“Laporan Ancol nggak pernah terbuka mengenai persoalan internal mereka sampai kemudian Komisaris-nya (Thomas Lembong) muncul,” sambungnya.

Gilbert juga mempertanyakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Badan Pembina BUMD DKI Jakarta terhadap persoalan itu.

Sebagai pengawas dari pemerintah daerah, harusnya BP BUMD mampu mendeteksi masalah ini sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat.

Karena itu, Gilbert mendorong koleganya di Komisi B DPRD DKI Jakarta agar memanggil Ancol untuk membahas persoalan ini. Soalnya masalah ini telah menjadi pusat perhatian masyarakat banyak, terutama DKI Jakarta.

Baca juga: Curi Handphone Milik Supir Truk Tronton, Pria di Cileungsi Bogor Babak Belur Dihakimi Massa

“Sangat memungkinkan Ancol kami panggil, karena kan sudah pernah didiskusikan juga,” imbuhnya.