Mahfud Balas Arsul Sani Soal Pemerintah Gagal Berantas Korupsi: Tidak Akui Berarti Pura-pura Bodoh

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD membalas pernyataan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani soal pemerintah gagal memberantas korupsi.

"Jika Menko Polhukam menyampaikan bahwa korupsi itu kian parah, maka ini berarti sebuah pengakuan dari pemerintah sendiri bahwa jajaran rumpun kekuasaan eksekutif, termasuk lembaga-lembaga penegakan hukum terkait tidak berhasil atau gagal melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan," kata Arsul kepada wartawan, Minggu (11/6/2023).

Hal tersebut disampaikan Arsani merujuk pernyataan Mahfud MD soal alasan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia di angka 34.

Indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia merosot 4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada tahun 2022.

Selain itu, rangking Indonesia turun 14 tingkat, dari 96 menjadi 110.

“Di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34, itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Di mana itu, di sektor-sektor mana?” kata Mahfud dalam sambutannya pada acara “23 Tahun KPPU” di Sarinah, Thamrin, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Karena penasaran, Mahfud pun mengundang lembaga-lembaga internasional guna membahas turunnya IPK Indonesia.

Baca juga: Arsul Sani Sebut Pemerintah Gagal Berantas Korupsi, Mahfud MD: yang Masuk Penjara kan Banyak DPR

Baca juga: Kombes Hengki Haryadi Terima Permohonan Maaf Hercules: Tapi Kalau Buat Salah, Tidak Ada Alasan!

“Kesimpulannya itu memang terjadi conflict of interested di dalam jabatan-jabatan politik,” kata Mahfud.

“Di DPR, itu terjadi transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama, itu temuannya,” ujar Mahfud lagi.

Ia juga mengatakan, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki konsultan hukum.

“Nanti kalau ada masalah 'tolong dibantu itu'. Ini ngurus orang korupsi, bantu ini. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya kolusi lagi. Sampai akhirnya hakim ditangkap, jaksa ya ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya,” tutur Mahfud.

Membalas pernyataan Arsani yang menyebut pemerintah telah gagal melakukan pemberantasan korupsi, Mahfud MD angkat bicara.

Dirinya mengungkapkan fakta tersebut harus diakui, sebab banyak anggota DPR, Menteri hingga Hakim Agung ditangkap karena kasus korupsi.

"Kan sdh lama kita hrs mengakui, Pak Asrul. Tdk mengakui fakta ini berarti kita bodoh atau pura2 bodoh," ungkap Mahfud MD.

"Bkn Pemerintah Eksekutif sj yg gagal. Tapi yg masuk penjara kan bnyk DPR, Menteri, Hakim Agung, dll. Mari jujur, hilangkan kebiasaan menghindari cermin," jelasnya.