Basuki Ungkap Berbagai Modus Vendor Goda Pejabat di Proyek Infrastruktur, Istri Dirjen pun Dilobi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar sejumlah titik rawan dan modus korupsi pada pengerjaan proyek infrastruktur jalan di Indonesia.

Titik rawan korupsi itu ditemukan dari hasil kajian terhadap beberapa kasus proyek infrastruktur yang pernah ditangani lembaga antirasuah.

Menanggapi itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono angkat suara

Basuki juga mengungkapkan modus yang kerap digunakan para vendor proyek untuk menggoda para pejabat negara.

"Di Kementerian PUPR yang melaksanakan penyelenggara infrastruktur, semua pasti berhubungan dengan barang dan jasa," ujar Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR RI  di Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersama jajarannya pada Kamis, (25/5/2023).

Baca juga: KPU RI Tanggapi Temuan polisi soal Uang dari Bisnis Narkoba untuk Biayai Kampanye Parpol

Kedatangan kementerian PUPR ini untuk melakukan pembekalan antikorupsi oleh KPK.

"70 persen kalau menurut surveinya KPK penyimpangan mulai dari perencanaan, pengadaan barang, bahkan sampai dengan pelaksanaan,"

"Pasti godaannya sangat besar, kalau Menterinya digoda tidak bisa ke Dirjennya, Dirjennya tidak bisa ke istrinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023) mengatakan di berbagai daerah infrastrukturnya dibangun dengan kualitas memprihatinkan.

Alex menilai persoalan pembangunan infrastruktur menjadi sangat krusial karena menyangkut pengawasan pekerjaan dan kualitas pengerjaan, serta menyangkut pertanggungjawaban anggaran.

Baca juga: Johnny G Plate Lega, Korupsi BTS Rp 8 Triliun, Kejagung Hanya Sita Mobil Land Rover Senilai Rp 2 M

Dia mengatakan, anggaran pemerintah di pusat atau daerah banyak terserap dalam pembangunan infrastruktur.

Namun, anggaran yang banyak terserap itu menjadi percuma apabila tidak diimbangi dengan pengawasan mumpuni.

"Belum lagi adanya permintaan fee dari permintaan dari berbagai pihak, sehingga anggaran yang seharusnya bisa terserap untuk infrastruktur 100 persen, paling 60-70 persen yang masuk untuk infrastruktur, itu pun sudah bagus," katanya.

"Artinya ada kebocoran besar di dalam proses pengadaan barang dan jasa atau pembangunan infrastruktur itu, terdapat kebocoran anggaran yang sangat besar karena adanya pungutan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.

Sejumlah kasus yang ditangani KPK berkaitan dengan proyek lain, antara lain suap pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 yang merugikan negara Rp475 miliar.

Baca juga: Pengurusnya Sempat Endorse Erick Thohir, Gus Yahya Tegaskan PBNU Netral di Pilpres 2024

Suap dana peningkatan jalan Kemiri-Depapre, Provinsi Papua tahun 2017 yang kerugian negaranya Rp42 miliar.

Serata suap DAK pembangunan dan perawatan jalan di Sumatera Barat tahun 2016 dengan kerugian negara Rp2,7 miliar.

Hasil kajian KPK Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan yang difokuskan pada pembangunan dan preservasi jalan menemukan kasus korupsi pada penyelenggaraan jalan didominasi adanya suap dan penyalahgunaan kewenangan.

Indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok

akar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjelaskan state capture corruption ialah penyebab dari turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari angka 38 ke 34. 

State capture corruption, jelas Bivitri, ialah di mana banyak pihak yang punya kepentingan bisnis turut dalam menentukan dan melahirkan kebijakan.

“Misal pajak batubara nol di UU Ciptaker, karena siapa? Karena yang bikin UU punya perusahaan batu bara. Itu kan state capture corruption,” kata Bivitri ketika ditemui di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Sehingga, Bivitri tegas mengatakan pemerintah harus lebih dulu membongkar dari dalam ihwal penguasa-penguasa yang mengendalikan pemerintahan supaya nantinya IPK Indonesia tidak semakin anjlok.

Baca juga: VIDEO : Mahfud MD Jawab Sindiran Politisi Demokrat Soal Pelaporan Korupsi Johnny G Plate

“Jadi, apa yang harus diperbaiki? Ya dibongkar oligarkinya. Oligarki dibongkar dan kemudian pengambilan keputusan yang penuh dengan benturan kepentingan itu harus diminimalkan sekali bahkan meski lebih strict kita. Pejabat engak boleh punya benturan kepentingan dengan bisnis” sambungnya.

Lebih lanjut, turunnya IPK ini juga ia sebut sebagai bentuk Indonesia yang kembali turun ke titik nol.

Ini mengingat IPK yang ada saat ini sama persis angkanya seperti ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menjabat.

“Akhirnya turun ke titik nol. Waktu pak Jokowi menjabat, segini juga skornya. Jadi dia menjabat segini, naik sedikit, terus turun lagi segini. Jadi seperti ke titik nol,” jelasnya.

 Untuk diketahui, IPK diterbitkan Transparency International Indonesia (TII) setiap tahun.

Pada IPK tahun 2022 yang dirilis pekan ini, Indonesia meraih skor 34.

Angka itu turun empat poin dari IPK Indonesia tahun 2021. Indonesia menempati urutan ke-110, turun 14 tingkat dari tahun sebelumnya.

IPK Indonesia kalah dari sejumlah negara tetangga. Pada tahun 2022, Singapura meraih IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste 42, Vietnam 42, dan Thailand 36.