Pontjo Sutowo: Aliansi Kebangsaan dan Mitra Strategisnya Tertarik Evaluasi Kinerja Lembaga Negara

"Dari beberapa kajian akademis, laporan hasil survei, maupun laporan media massa, terungkap bahwa ada hambatan struktural maupun politik yang membuat lembaga-lembaga itu belum mampu berfungsi maksimal sesuai tujuan pembentukannya," tandasnya.

Baca juga: Anggota DPR RI Hingga DPRD DKI Soroti Fasilitas Sebuah Apartemen di Kawasan Jakarta Utara

Ketua Umum FKPPI itu menyatakan bahwa ketidakmampuan lembaga-lembaga ini juga ditandai oleh kecenderungan semakin meningkatnya praktik penyimpangan dari prinsip-prinsip negara hukum demokratis, yang justru dilakukan oleh apparat penegak hukum dan pejabat negara sendiri.

Meningkatnya praktik penyimpangan dari segi hukum ini menyebabkan pengamat hukum Tim Lindsey menyebut Indonesia adalah “rechtstaat in a lawless state”.

Penyimpangan dalam bidang hukum ini juga diikuti oleh praktik politik yang semakin tidak demokratis.

Proses demokratisasi sejak reformasi, belum menghadirkan demokrasi substansial yang terkonsolidasi, bahkan banyak pihak menilai, bangsa Indonesia justru masih terperangkap praktik demokrasi elektoral dan elitis yang bersifat prosedural.

Salah satu indikatornya, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada pemerintah tanpa kontrol yang memadai dari publik.

Keadaan ini juga dapat kita kenali dari laporan berbagai lembaga pemantau demokrasi. The Economist Intelligence Unit (EIU) misalnya, melaporkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia masih masuk dalam kategori negara “demokrasi cacat (flawed 3 democracy)” dengan skor indeks demokrasi 6,71.

Dengan skor ini, Indonesia berada di peringkat ke-54 dari 167 negara. Sedangkan kajian Aspinal dan Eva Warbutton serta Ward Berenschot menunjukkan telah terjadi kemandegan demokrasi di Indonesia,
bahkan dinilai tidak hanya mandeg tapi juga semakin mundur (from stagnation to regression).

Tidak maksimalnya peran dan kinerja lembaga-lembaga reformasi dan meningkatnya praktik penyimpangan yang dilakukan para fungsionarisnya juga oleh para pejabat negara dan aparat penegak hukum menjadi penyebab menurunnya kepercayaan rakyat atas lembaga-lembaga tersebut.

Padahal, faktor kepercayaan (trust) justru sangat mendasar dalam demokrasi karena dengannya negara
memperoleh legitimasi dalam menjalankan tugas-tugasnya secara efektif.

Baca juga: Hari Kebangkitan Nasional, Firli Bahuri: Rayakan dengan Semangat Antikorupsi

Respons publik terhadap lembaga-lembaga produk reformasi 1998 yang cukup berkembang belakangan ini, antara lain terkait dengan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dua lembaga yang sebelumnya sangat diharapkan dan mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik.

"Muncul kritik atas kinerja dan peran dari MK dan KPK, yang akhir-akhir ini dinilai semakin melemah, tidak independen, dan cenderung dikooptasi oleh kekuasaan," tuturnya.

Pontjo menyebutkan bahwa KPK yang semula begitu kuat dan berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, kini “dilemahkan” melalui revisi UU KPK tahun 2019 di samping pemilihan komisionernya yang mengindikasikan adanya campur tangan kekuasaan.

Demikian juga dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus Hakim MK Aswanto yang diberhentikan
oleh DPR-RI karena membatalkan Undang-Undang inisiatif DPR dan terakhir adalah kasus Hakim MK Guntur Hamzah yang terbukti mengubah frasa Putusan MK tapi hanya dikenakan sanksi etik dan administratif, menujukkan kelemahan dalam tubuh lembaga yang semula didesain sebagai special tribunal.

Semua kecenderungan praktik politik dan hukum yang menyimpang seperti saya kemukakan tadi, telah mengakibatkan lembaga-lembaga negara hasil reformasi tersebut tidak mampu beperan secara maksimal, bahkan sebaliknya pada kasus tertentu ikut “larut” dalam praktik penyimpangan yang terjadi.