Pilpres 2024

PKS Anggap Wajar Kritik yang Ditujukan kepada Presiden Joko Widodo

Secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika beliau mesti paham sosok (perbedaan) pribadi Jokowi dan presiden.

Editor: Rusna Djanur Buana
Kompas.com
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut kritik terhadap Presiden Joko Widodo adalah hal wajar. Presiden dianggap terlalu intervensi dalam menjelang Pilpres 2024 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tidak terkejut Presiden Joko Widodo mendapat sorotan tajam.

Menurutnya sebagai Presiden, Joko Widodo seharusnya lebuh netral dalam menjelang kontestasi Pilpres 2024.

Seperti diketahui Presiden mengundang partai politik pendukung pemerintah dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu, kecuali Partai Nasdem.

Mardani Ali Sera mengatakan penggunakan fasilitas negara untuk mengundang ketua umum partai politik tidak pas, terlebih berbicara mengenai politik.

"Secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika beliau mesti paham sosok (perbedaan) pribadi Jokowi dan presiden.

Mestinya beliau juga tidak tebang pilih," kata Mardani Ali Sera, ditemui di kantor KPU RI, Senin (8/5/2023).

Baca juga: Bela Presiden, PKB Tak Masalah Joko Widodo Endorse Bakal Calon Presiden

Ketua DPP PKS ini lantas menyoroti bagaimana Jokowi mengaku sengaja tak mengundang Partai Nasdem karena partai besutan Surya Paloh itu dianggap sudah membentuk koalisi sendiri.

Padahal, meski menyongsong Pemilu 2024 bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama PKS dan Demokrat yang merupakan partai oposisi, Nasdem belum secara resmi keluar sebagai partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.

"Kalau undangan Jokowi di Istana Merdeka sebagai presiden, mestinya kumpulnya bahas tentang negara, Nasdem diundang saja. Kalau perlu, PKS diundang semua," kata anggota Komisi II DPR RI itu.

"Kalau mau bahas yang khusus, di tempat lain, jangan di Istana Negara," ujar Mardani melanjutkan.

Mardani juga menyoroti bagaimana Jokowi kerap menampilkan diri cawe-cawe dalam pembentukan Koalisi Besar jelang Pemilu 2024 dan menyampaikan preferensi politiknya terhadap kandidat penerusnya.

Menurutnya, presiden seharusnya membiarkan dinamika politik berkembang dengan sendirinya dan tak menutup kemungkinan munculnya tiga sampai empat poros politik.

Sebab, jika Koalisi Besar beranggotakan banyak partai politik jadi terbentuk, maka harapan munculnya ragam poros politik tak akan terwujud.

Dia juga mengamini bahwa PKS berharap ada tiga sampai empat poros politik pada pemilu mendatang.

Baca juga: Sebut Nasdem yang Meninggalkan Koalisi Pemerintah, PDI Perjuangan Bela Presiden Joko Widodo

"Kalau Koalisi Besar (terbentuk), nanti pasangan calon (presiden-wakil presidennya) cuma dua, dan itu sangat bisa ditafsirkan negara intervensi, presiden dalam hal ini," kata Mardani.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved