ASN DKI Pamer Harta, Jupiter: Mereka Cuma Eselon III, Jadi Uangnya Diindikasikan Ngerampok

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang ingin menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub).

Instruksi ini dikeluarkan menyusul adanya pejabat Pemprov DKI Jakarta yang flexing atau pamer harta di media sosial beberapa waktu lalu.

Mereka adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi pada Dishub DKI Jakarta Massdes Arouffy dan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara Selvy Mandagi.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menilai, langkah Heru Budi yang ingin menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) agar para ASN hidup sederhana, cukup baik.

Sebagai Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi memang harus memberikan contoh yang baik.

“Kita harus mengapresiasi keberanian Pj Gubernur yang memang sudah seharusnya pejabat itu memberikan teladan, menjadi contoh yang baik untuk masyarakat,” ujar Jupiter pada Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Heboh Keluarga Pejabat Pamer Harta Kekayaan di Medsos, Ini Imbauan Pemuda PBB untuk Penegak Hukum

“Bukan malah pamer kekuasaan, pamer kekayaan, itu tidak dibenarkan. Para ASN ini kan dibayar, digaji menggunakan keringat rakyat, jadi sepanjang masih digaji rakyat jangan memberikan contoh yang tidak baik,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Jupiter juga heran dengan sumber kekayaan para pejabat DKI yang gemar pamer harta.

Jika dilihat dari gaji dan tambahan penghasilan pendapatan (TPP) mereka, Jupiter ragu keuangannya mampu membeli barang-barang mewah.

Baca juga: Diperintah Pj Gubernur DKI, Inspektorat Periksa Istri Pejabat Dishub yang Suka Flexing,Apa Hasilnya?

“Itu eselon III, dia dapat uang dari mana kalau bukan diindikasikan ngerampok, apalagi Dishub bayangkan saja se-DI Jakarta ada berapa banyak parkir yang ada di DKI Jakarta ini, ini kan banyak sekali punglinya (pungutan liar) di sana,” jelasnya.

Jupiter mengindikasikan oknum pegawai itu memperoleh harta dari cara yang kurang baik.

Dia mempertanyakan sumber duit yang digunakan ASN tersebut.

Baca juga: Diminta Klarifikasi Soal Flexing Anak Buah, Kadishub DKI Klaim Sudah Ingatkan Hidup Sederhana

“Jadi mereka gampang sekali dapat uang, kemudian mereka membeli kemewahan-kemewahan ini, sebenarnya yang menjadi persoalan mereka membeli barang mewah ini menggunakan uang apa, uangnya dari mana,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membocorkan soal Instruksi Gubernur (Ingub) yang akan dibuatnya untuk menyikapi adanya pejabat DKI yang hidup hedon dan suka pamer kekayaan.

Pria yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden RI ini mengimbau, para aparatur sipil negara (ASN) agar hidup sederhana tanpa menonjolkan kekayaan kepada publik.

“Ya tentunya (isi Ingub) hidup sederhana, semuanya harus punya tatanan etik, harus diutamakan dan harus bekerja,” kata Heru di Balai Kota DKI pada Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Istri Pejabat Dishub DKI Jakarta Berpotensi Dipanggil Inspektorat Buntut Flexing Harta

Heru mengaku, masih mengkaji penerbitan Ingub tersebut dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono.

Namun dia menyebut, Ingub tersebut akan dikeluarkan setelah pemerintah menerbitkan aturan lain terlebih dahulu yang lebih penting.

“Lagi dibahas sama Pak Sekda, ya nanti satu-satu (diterbitkan). Prioritas dulu urusan lebaran,” ujar mantan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara ini.

Baca juga: Heru Budi Hartono Bakal Terbitkan Ingub Buntut Anak Buahnya Flexing Harta di Medsos

Ingub yang akan diterbitkan Heru ini untuk menyikapi dua anak buahnya yang diduga melakukan flexing di media sosial.

Pertama Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi pada Dishub DKI Jakarta Massdes Arouffy dan kedua Kepala Seksi Peningkatan Kualitas pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara Selvy Mandagi.

Meski demikian, Heru belum bisa mengungkap jenis sanksi yang akan diberikan. Kata dia, sanksi akan dijatuhkan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau melanggar ya pasti ada sanksi,” imbuhnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News