LKPP Inisiasi Kembangkan Marketplace Pemerintah, Target Total Nilai Transaksi Capai Rp 500 Triliun

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Hendrar Prihadi menyebutkan, bahwa saat ini lembaga yang dipimpinnya sedang mengembangkan sebuah government marketplace, atau marketplace pemerintah.

“Inisiasi platform tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem e-purchasing melalui Katalog Elektronik yang saat ini telah berjalan,” ujar Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi dalam keterangan resmi, Rabu (5/4/2023)

Adapun, lanjut Hendi, dalam pengembangan platform government marketplace tersebut, LKPP RI didukung dan berkolaborasi dengan PT. Telkom Indonesia.

Ia juga menargetkan pada tahun 2023, ada total nilai transaksi sebesar Rp 500 triliun melalui platform tersebut.

Adapun target nilai transaksi tersebut lebih besar dari total nilai transaksi e-purchasing di Indonesia pada tahun 2022, dimana dalam laporan Bank Indonesia tercatat pada angka Rp 476,3 triliun.

“Dengan target itu, government marketplace yang dikembangkan tersebut berpotensi mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia,” jelas Hendi.

Sebagai perbandingan, Tokopedia yang saat ini disebut menjadi jawara e-commerce di Indonesia, dalam laporan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyebut bahwa GTV (Gross Transaction Value) atau total nilai transaksi pada platform e-commerce perusahaan tersebut di 2022 adalah sebesar Rp 273,1 triliun.

Sedangkan TikTok Shop yang saat ini disebut menjadi pesaing baru mencatatkan total nilai transaksi sekitar Rp 68 triliun di 2022, itu pun untuk pasar Asia Tenggara.

Hendi kembali menyebutkan, salah satu inovasi LKPP RI adalah dengan mendorong transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah dilakukan melalui metode e-purchasing melalui sistem Katalog Elektronik.

"LKPP mencatat 49,23 persen rencana pengadaan pemerintah adalah pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44 persen," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Hendi, bahwa selama ini transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah tersebut secara umum dipahami dilakukan melalui sistem tender.

Padahal menurutnya, transaksi tersebut dapat lebih efektif dan efisien dilakukan dengan metode e-purchasing, melalui platform yang disiapkan oleh LKPP RI.

Hendi pun mengatakan saat ini terbukti ada beberapa pemerintah daerah yang telah melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui metode e-purchasing tersebut.

"Di Kota Semarang sudah melakukan transaksi melalui e-purchasing untuk penggelaran aspal dan beton, di Kabupaten Blitar untuk pembangunan saluran, di Aceh bahkan untuk pembangunan rumah layak huni, juga di Jakarta untuk pemasangan PJU atau penerangan jalan umum," terang Hendi.

"Jadi kalau pemerintah mau pasang seribu tiang PJU misalnya, tidak perlu lelang, tinggal klik saja yang paling kompetitif, sehingga bisa langsung dikerjakan," sebutnya.