Tanggapan Santai Airlangga Hartarto Soal Pernyataan Anies Baswedan Sebut Ada Menko Ubah Konstitusi

Alasan PDIP Belum Umumkan Nama Capres untuk Pilpres 2024 Mendatang

Apa alasan PDIP belum umumkan nama calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 mendatang hingga saat ini?

Ada alasan mengapa PDIP belum mengumumkan nama potensial capres untuk Pilpres 2024.

Alasan PDIP itu diungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Ia sebut ada beberapa kemungkinan alasan PDIP tak kunjung umumkan nama capres yang diusungnya di Pilpres 2024 mendatang.

Katanya, alasan pertama PDIP tidak kunjung mendeklarasikan capres karena PDIP sudah memiliki tiket untuk bebas memilih capres pilihannya sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Seperti diketahui PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang telah memenuhi persentase 20 persen kursi di DPR sebagai persyaratan untuk mencalonkan presiden.

"Pertama PDIP ini tidak terlampau pusing untuk mencari tiket pencapresan di 2024. Yang lainnya itu memang porosnya sudah terbentuk lama, karena mereka tidak cukup 20 persen."

"Jadi PDIP ini satu-satunya partai politik yang sudah mendapat boarding pass bisa langsung daftar ke KPU," kata Adi dalam tayangan Program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (20/3/2023).

Alasan berikutnya yakni karena PDIP mempunyai surplus kader.

Dalam PDIP sendiri terdapat kader yang memiliki elektabilitas tinggi hingga sedang.

Di antaranya ada Puan Maharani hingga Ganjar Pranowo.

"Kedua yang paling penting PDIP ini punya surplus kader, nama kadernya banyak. Ada yang elektabilitasnya tinggi, ada yang sedang dan seterusnya," terang Adi.

Lebih lanjut Adi menuturkan, yang membuat PDIP lama menentukan capres karena PDIP tengah mengalkulasikan betul-betul langkah politiknya.

Termasuk dalam memilih capres yang akan diusung di Pilpres 2024.

Terlebih setelah menang Pilpres dua kali sebelumnya, PDIP juga memiliki keinginan untuk menang Pilpres untuk ketiga kalinya atau Hattrick.

"Oleh karena itu yang sebenarnya membuat lama itu PDIP sedang berhitung betul tentang kalkulasi politiknya. Keinginan Hattrick ini yang kemudian membuat PDIP sedang berhitung betul soal siapa yang mereka usung," ungkapnya.

Menurut Adi, jika PDIP salah mengusung capres, maka pada pelaksanaan Pilpres 14 Februari mendatang bisa menjadi 'kiamat' sehari untuk PDIP.

Karena Pilpres ini akan berdampak secara signifikan untuk pilihan Pileg pada 2024 nanti.

"Karena salah usung capres tentu saja akan menjadi kiamat sehari untuk PDIP di tanggal 14 Februari 2024. Jangankan menang untuk yang ketiga kalinya, suara Pilegnya bisa turun."

"Karena capres itu akan berdampak secara signifikan terkait dengan pilihan Pileg di 2024 nanti," pungkas Adi.

Sekjen PDIP: Pertemuan Megawati dan Jokowi Lahirkan Kesepahaman, Bukan Kesepakatan Capres

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pembahasan soal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disampaikan secara tertutup.

Di mana, kata Hasto, pertemuan itu juga membahas sejumlah hal mulai dari dinamika politik nasional dan arah Bangsa masa depan.

Sehingga, terkait nama Capres-Cawapres yang dibicarakan pada pertemuan itu akan disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat ditanya terkait pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi, akhir pekan lalu.

"Kemudian terkait dengan nama (Capres), Pak Jokowi pun mengatakan nanti tanya sama Ibu Mega. Jadi kita tunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto di Sekolah Partai DPIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Hasto juga ditanya apakah pertimbangan soal capres-cawapres yang disampaikan Presiden Jokowi ke Megawati dapat diterima dan jadi pertimbangan.

Kata Hasto, apa yang disampaikan Presiden Jokowi menunjukan sangat concern bagaimana kepemimpinan selama dua periode itu berkelanjutan.

Apalagi, dia menyebut bahwa Capres yang dibicarakan harus satu napas pemerintahan sejak Bung Karno, Megawati, dan Jokowi serta kepemimpinan nasional yang akan datang.

"Tentu saja nanti mungkin akan ada partai politik dalam kerja sama dan paling penting adalah topangan dari rakyat," jelas Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini menjelaskan, bahwa pertemuan Megawati dan Jokowi adalah pertemuan antar kader partai berlambang banteng moncong putih.

Sehingga, pertemuan antar kader tidak menghasilkan kesepakatan.

Namun, lanjut Hasto, pertemuan itu menghasilkan kesepahaman soal pemimpin masa depan.

"Pertemuan antar kader ini kesepahaman, bagaimana seluruh ide pemikiran gagasan Bung Karno nanti diwujudkan melalui tata pemenatangan negara yang baik," jelas Hasto.

PDIP Bakal Usung Ganjar Pranowo atau Puan Maharani?

Saat ini, ada dua nama potensial untuk Pilpres 2024 telah direkomendasikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, dua nama potensial capres dan cawapres PDIP direkomendasikan Presiden Jokowi langsung ke Megawati Soekarnoputri.

Diakui Presiden Jokowi, saran nama-nama bakal capres dan cawapres yang diberikan kepada Ketua Umum PDIP itu, berdasarkan data survei yang dimilikinya.

Namun, Presiden Jokowi sendiri enggan memberikan jawaban soal siapa yang direkomendasikannya kepada Megawati Soekarnoputri.

Pengamat politik Adi Prayitno pun memprediksi dua nama.

Yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi atau Puan Maharani.

Sebab menurutnya, dua kader PDIP itu lah yang kerap muncul di sejumlah survei poltik.

"Ya persisnya hanya Megawati yang tahu, kalau yang lain kan lebih ke spekulatif mencoba untuk meraba-raba."

"Tapi kok melihat kecenderungan publik rasa-rasanya mengerucut pada dua, pertama kalau tidak Puan Maharani yang kedua Ganjar Pranowo."

"Karena dua nama ini lah yang sering muncul dalam survei," ujar Adi, dikutip dari youTube Kompas TV, Selasa (21/3/2023).

Menurut Adi, tak mudah untuk menebak siapa yang akan dipilih oleh Megawati nantinya.

"Tapi kan kita tidak pernah tahu di kantong Megawati itu siapa, karena seringkali dugaan-dugaan publik itu tidak singkron," katanya. 

Meski demikian, ia menyebut, Ganjar lah yang menjadi sosok kuat dan potensial yang mungkin akan diusung Megawati. 

"Bahkan kalau saya sebut dan saya kerucutkan kalau kita melihat pandangan publik sepertinya Ganjar Pranowo," katanya.

Sebab, menurut Adi, Ganjar belakangan ini tak dikritik sekeras dulu oleh PDIP ketika melakukan gerakan politik.

Adi mencontohkan, saat Ganjar diteriaki 'Presiden' di Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Minggu 26 Februari 2023 lalu.

Saat memberikan pidato, beberapa kader PAN berteriak ‘Presiden’ ke Ganjar.

Hebatnya tak ada kritik keras dari PDIP, beda dari beberapa waktu lalu.

"Ganjar itu kalau bicara atau melakukan gerakan politik tidak lagi sekeras dulu dikritiknya." 

"Dulu kan Ganjar ini seperti tahanan kota tidak boleh keluar dari Jawa Tengah, karena dianggap kemajon (kelewatan) melakukan safari politik sebelum waktunya," kata Adi.

Jokowi Bahas Capres saat Bertemu Megawati

Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak menampik dalam pertemuannya dengan Megawati pada Sabtu (18/3/2023), akhir pekan kemarin membahas soal Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Jokowi di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (20/3/2023).

"Mengenai 2024," kata Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, bahkan dibahas spesifik mengenai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024.

Presiden Jokowi yang merupakan politikus PDIP mengaku memberikan pandangan terkait sejumlah nama bakal capres berdasarkan data yang dimiliki kepada Megawati.

"Yang jelas saya memberikan pandangan pandangan dari angka angka yang kita miliki dan dari data yang kita miliki," kata Jokowi.

Hanya saja Presiden Jokowi enggan menyebutkan siapa nama Capres-Cawapres yang dibahas tersebut.

Hal itu, kata Jokowi, sebaiknya ditanyakan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Calonnya tanya Bu Mega,” pungkasnya.

Direktur Riset SMRC Imbau PDIP untuk Tetap Waspada

Elektabilitas partai politik (parpol) PDIP menempati posisi teratas.

Diketahui, perolehan angka elektabilitas PDIP tersebut mencapai 23,4 persen.

Capaian elektabilitas PDIP itu merupakan hasil Survei terbaru SMRC, tanggal 2-11 Maret 2023.

Pertanyaan survei yang diajukan adalah, "Jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu/Bapak pilih?".

Bentuk pertanyaan tersebut diklaim sudah dirancang supaya bisa menangkap bagaimana preferensi publik atau pemilih terhadap partai.

Namun demikian, Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan partai berlambang banteng tersebut perlu mewaspadai dinamika naik turun elektabilitasnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam tayangan bertajuk Trend Elektabilitas Partai: Survei Maret 2023 di kanal Youtube SMRC TV pada Minggu (19/3/2023).

"Pertama PDIP di posisi teratas 23,4 persen, naik dibanding 2019 dari 19,3 persen ke 23,4 persen. Namun juga ada pergerakan naik turun, pernah paling tinggi di survei pada Maret 2022 tahun lalu itu PDIP mencapai 27,6 persen," kata Deni. 

"Kalau kita ambil jarak yang lebih pendek dalam tiga bulan terakhir, katakan begitu, memang tidak ada banyak perubahan pada PDIP dari 24,1 persen ke 23,4 persen."

"Tapi kalau diambil lebih panjang dalam satu tahun misalnya, 27,6 persen ke 23,4 persen ada kecenderungan sedikit penurunan. Ini yang perlu diwaspadai oleh partai ini," sambung dia.

Metodologi Survei

Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih pada 2 sampai 11 Maret 2023. 

Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. 

Dari populasi tersebut dipilih sampel secara random (stratified multistage random sampling) sebanyak 1220 responden. 

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 87 persen atau 1061 orang 

Sebanyak 1061 responden tersebut yang dianalisis. 

Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).

Dilakukan juga quality control dengan cara mensupervisi hasil wawancara secara random sebanyak 20 persen dari total sampel dan tidak ditemukan masalah berarti dalam proses tersebut.

Telah dilakukan juga validasi sampel.

Yakni dengan cara membandingkan karakteristik sampel dengan populasi dari berbagai variabel demograsi di antaranya, gender, desa-kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah atau provinsi.

Dari proses validasi tersebut sampel dinilai sangat mencerminkan karakteristik populasi dan bisa menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan.

Sekjen PDIP Sebut Usung Capres di Pilpres Hanya Internal Partai

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tegaskan partainya akan mengusung capres di Pilpres 2024, dari internal kader sendiri.

Hal ini disampaikan Hasto Kristiyanto, sekaligus merespons wartawan bertanya soal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masuk atau tidak dalam bursa bakal capres di Pilpres 2024, dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

PDIP, kata Hasto Kristiyanto, akan melihat kinerja dan sepakterjangnya capres dan cawapres itu.

"Dalam konteks ini Partai (PDIP) miliki mekanisme demokrasi yang khas, yang bekerja dengan baik dan terbukti mampu menghasilkan banyak pemimpin. Termasuk di kota Surabaya, ada pak Eri," kata Hasto Kristiyanto, Minggu (19/3/2023).

Hasto Kristiyanto juga menjelaskan, seorang pemimpin harus melalui gemblengan di internal partai.

Apalagi, pemimpin bukan hanya sekedar sosok yang memiliki modal elektabilitas semata.

"Seorang pemimpin tak hanya dilihat dari aspek elektoralnya saja, tetapi bagaimana leadershipnya, kemampuan menyelesaikan masalah dan masa depan," tegas Hasto.

Karena itulah, Hasto menegaskan PDIP konsisten melakukan kaderisasi dengan baik dan terus menerus. Karena dari penggemblengan itulah akan lahir pemimpin terbaik.

"Bagi PDI Perjuangan pemimpin lahir dari kaderisasi. Maka untuk capres berasal dari internal partai. Itu amanat dari Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

"Terkait capres cawapres itu, memang menjadi kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo angkat bicara terkait wacana duet Prabowo-Ganjar.

Diektahui, nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menguat seusai keduanya mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kunker di Kebumen, Jawa Tengah.

"Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden," kata Hashim di Museum Joang 45, Jakarta, Minggu, (12/3/2023).

Menurut Hashim hal itu dikarenakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar Pranowo.

"Pak Prabowo jauh lebih senior, lima belas tahun lebih tua, pengalamannya berbeda. Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan dengan Pak Prabowo. Saya kira kami terbuka untuk itu, Pak Ganjar sebagai calon wakil presiden," tegasnya.

PKB Tak Mencari Koalisi Alternatif Sejak Wacana Prabowo-Ganjar Menguat

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta semua pihak agar tak perlu khawatir partainya akan mencari koalisi alternatif di Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu seusai pernyataan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ancam akan bubar koalisi Gerindra-PKB.

Hal itu terjadi apabila Prabowo Subianto memilih Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

"Soal koalisi alternatif saya rasa tidak perlu dikhawatirkan karena kami dan Gerindra sangat solid," kata Juru Bicara DPP PKB Mikhael Sinaga kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).

Mikhael menegaskan koalisi Gerindra-PKB telah bahwa berkomitmen keputusan terkait Pilpres ada di tangan Cak Imin dan Prabowo.

"Sejak awal komitmen PKB-Gerindra sudah jelas yaitu kedua ketua umum kami Gus Muhaimin dan Pak Prabowo akan mengambil segala keputusan terkait Pilpres bersama-sama," ujarnya.

Dia meminta agar tak membuat gaduh terkait wacana duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024.

"Siapa memangnya yang ngomong Pak Ganjar akan jadi cawapresnya Pak Prabowo? Kalau hanya asumsi tak perlulah kita membuat kegaduhan," ungkap Mikhael.

Mikhael juga meminta pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo dan Ganjar tak perlu dikaitkan dengan Pilpres.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Cak Imin telah membuat pernyataan tidak mungkin berselingkuh dari koalisi dan membuat keputusan sendiri terkait cawapres.

"Kalau sudah selingkuh seperti itu kan artinya koalisi bubar, nyatanya sampai sekarang sekretariat bersama kami masih aktif. Berarti wacana liar tadi tidak usah ditanggapi terlalu serius," imbuhnya.

Tanggapan Gerindra

Terkait ancaman Cak Imin, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan penentuan capres dan cawapres di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) merupakan kewenangan Prabowo dan Cak Imin.

"Soal penentuan, tentu merupakan domain Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin Iskandar," kata Habiburokhman saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Habiburokhman menyebut nantinya Prabowo dan Cak Imin yang akan menguntungkan capres dan cawapres dari KKIR.

"Beliau berdua lah (Prabowo dan Cak Imin) yang akan menentukan dan akan mengumumkan," ujarnya.

Karenanya, dia meminta semua pihak agar menunggu keputusan kedua pimpinan partai politik (parpol) tersebut.

"Berbagai masukan dan informasi tentu berdua paham dan elaborasi. Kita tunggu saja," ungkap Habiburokhman.

Cak Imin Ancam Bubar KKIR

Adapun Cak Imin Cak Imin tak sepakat wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Cak Imin menanyakan parpol yang akan mengusung apabila duet Prabowo-Ganjar terjadi.

"Partai apa yang mengusung? Yang mengusung partai apa? Sampai sekarang belum ada partai yang mengusung," kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Dia menegaskan jika sesuai hasil Muktamar, PKB sudah jelas memutuskan untuk mengusung dirinya.

"Yang jelas PKB mengusung saya. Sementara partai-partai yang usung itu ide dari mana, belum ada yang mengajukan ke saya," ujar Cak Imin.

Bahkan, Cak Imin menyebut koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) akan bubar apabila Prabowo memilih Ganjar cawapres.

"Ya berarti koalisinya bubar dong (bila Prabowo pilih Ganjar). Ya toh?" ungkap Wakil Ketua DPR RI itu.

Tak hanya itu, dia menegaskan partainya masih bisa kemana-mana bila deklarasi capres dan cawapres tak jadi sebelum bulan puasa.

Deklarasi capres-cawapres sebelum bulan puasa ini merupakan hasil rekomendasi ijtima ulama nusantara yang digelar Dewan Syuro DPP PKB.

"Kalau enggak jadi berarti membuat PKB lebih luwes bisa kemana-mana," tegasnya.

Cak Imin menyebut Gerindra dan PKB akan menggelar rapat membahas terkait rekomendasi ijtima ulama nusantara tersebut pada Minggu depan.

"Mungkin saja akan ada rapat intensif minggu depan ini. Dan kita akan melihat perkembangan konstelasi nasional partai-partai lain juga," ujarnya.

Kendati demikian, Cak Imin menuturkan bahwa sejauh ini koalisi Gerindra-PKB masih sangat solid.

"Sampai hari ini solid. Bahkan usulan pasangan baru alternatif belum pernah muncul dalam rapat-rapat kita dengan Gerindra" ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membuka peluang duet Prabowo-Ganjar.

Hal itu sesuai Prabowo dan Ganjar mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat kunjungan kerja (Kunker) di Kebumen, Jawa Tengah.

"Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden," kata Hashim di Museum Joang 45, Jakarta, Minggu, (12/3/2023).

Menurut Hashim, hal itu dikarenakan Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar.

"Pak Prabowo jauh lebih senior, lima belas tahun lebih tua, pengalamannya berbeda. Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut,"

"Mau diduetkan dengan Pak Prabowo. Saya kira kami terbuka untuk itu, Pak Ganjar sebagai calon wakil presiden," ujarnya.

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim/Fersianus Waku/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Milani Resti Dilanggi/Taufik Ismail/Gita Irawan/Naufal Lanten)