Anies Sebut Ada Menko Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Pengamat: Mengarah ke Luhut

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melempar kritik bahwa ada seorang menteri koordinator (menko) yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi.

Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.

Hal itu dikatakan Anies Baswedan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023) lalu.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pernyataan Anies soal menko tersebut mengarah ke Luhut Binsar Pandjaitan.

Pasalnya, awal tahun 2022 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan gencar bicara soal wacana pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Sebagaimana diketahui, desas-desus penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sempat memunculkan isu perubahan konstitusi.

Baca juga: Bawaslu Ingatkan Sosialisasikan Parpol Peserta Pemilu 2024 Bukan Orang yang Mau Nyaleg

"Saya melihatnya pernyataan Anies itu mengarah kepada LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Senin (20/3/2023).

Di Kabinet Indonesia Maju sendiri, tercatat ada empat menteri koordinator.

Selain Luhut, ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Dari nama-nama tersebut, kata Ujang, Muhadjir tak pernah ikut-ikutan berkomentar perkara pemilu ditunda. Sementara, Mahfud tegas menyatakan tak ingin ada penundaan pemilu.

Adapun Airlangga memang pernah menyinggung soal isu pemilu ditunda, namun, tidak secara masif.

Baca juga: Anies Kunjungi Masjid Al Akbar Surabaya, Guntur Romli: Ini Bukti Pengerahan Massa Bukan Jumatan

Sebaliknya, Luhut berkali-kali menyinggung kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia pernah bicara soal big data hingga kemungkinan Presiden Joko Widodo menjabat lebih lama.

"Sebenarnya seluruh rakyat Indonesia pun tahu, sudah rahasia umum, cuma mereka tidak ada yang berani menunjuk langsung nama menko itu, dan ini saya memprediksi mengarahnya ke sana, ke LBP," ucap Ujang.