Sejarah Jakarta, Lahir Sejak Abad ke-4, Rakyat Bekasi Pernah Demo Besar-besaran Pisah dari Jakarta

Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan.

Ketika pendudukan Jepang, Bekasi menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang. Gun Kebayoran, dan Gun Matraman.

Setelah proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama KEN menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanan.

Son menjadi Kecamatan dam Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu, Ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede). Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Rubaya Suryanaatamirharja.

Saat Bekasi masuk ke dalam wilayah Jatinegara, ternyata rakyat Bekasi pernah unjuk rasa besar-besaran di tahun 1950.

Sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 berkumpul di alun-alun Bekasi berunjuk rasa menginginkan Kabupaten Jatinegara agar diubah menjadi Kabupaten Bekasi.

Hadir pada acara terseut Bapak Mu’min sebagai Resuden Militer Daerah V.

Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Undang-undang No 14 tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari empat kewedanan, 13 kecamatan, (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka itu sevara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto “Swantara Wibawa Mukti”,

Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi yang terletak di Jalan H Juanda.

Baca juga: Sejarah Jakarta, Rusun Kebon Kacang, Hunian Vertikal Tertua Digagas Wali Kota Pertama

Kemudian 1982 saat Bupati dijabat oleh Bapak H Abdul Fatah, gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali dipindah ke Jalan Ahmad Yani No 1 Bekasi.

Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.

Peresmian kota administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan wali kota pertama dijabat oleh H Soedjono (1982-1988).

Tahun 1988 Wali Kota Bekasi dijabat oleh Drs Andi Sukardi (1988-1991). Kemudian diganti oleh Drs H Khailani AR (1991-1997).

Selanjutnya, berdasakran hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Februari 1998 Wali Kota Madya Kepala Daerah tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Drs H Nonon Sonthanie (1998-2003).

Setelah pemilihan umum berlangsung terpilihlah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yakni Ahmad Zurfaih dan Mochtar Mohamad periode 2003-2008.