Penyebab PKB Tak Mau Jika Khofifah Indar Parawansa Dipasangkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024

"Bagaimana rekam jejaknya agar rakyat punya waktu untuk mengenalnya sehingga harapannya yang belum tahu menjadi cinta, yang sudah cinta semakin mencintai," imbuhnya.

Ia menuturkan dengan banyaknya warga yang menghadiri safari politik Eks Gubernur DKI Jakarta itu dikatakannya sebagai bentuk harapan akan perubahan.

"Bicara tentang optimisme, dari banyaknya pertemuan yang kami lakukan dengan masyarakat, terasa sekali banyak yang mendukung, mensyukuri dan gegap gempita ingin memenangkan Pak Anies, dan tentunya NasDem sebagai salah satu partai yang mendukung beliau," tutup dia.

Masalah di Jakarta Bukan Tanggung Jawab Anies Baswedan saat Jadi Gubernur

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta ingatkan, berbagai persoalan yang masih melanda di Jakarta bukan tanggung jawab Anies Baswedan sepenuhnya saat menjadi kepala daerah.

Partai pengusung Anies itu menyebut, ada pihak lain yang ikut terlibat dan harus membantu Anies.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mencontohkan, seperti proyek normalisasi dan sodetan Sungai Ciliwung yang mangkrak di era Anies.

Kata dia, diperlukan keterlibatan pemerintah pusat karena sungai tersebut di bawah wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Normalisasi dan sodetan Ciliwung bukan cuma tanggungjawab Pemerintah DKI tapi juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat itu cq (casu quo atau dalam hal ini) Kementerian PUPR,” kata MTZ pada Senin (27/2/2023).

MTZ mengatakan persoalan Kampung Susun Bayam (KSB) Jakarta Utara yang masih terkatung-katung, seharusnya bisa dilanjutkan oleh kepala daerah berikutnya.

Hal ini berkaca pada perjanjian ganti rugi antara Pemda DKI, PT Jakarta Propertindo dan warga setempat sudah jelas dan disepakati di masa Anies.

"Kemudian di masa Pak Anies peringkat kemacetan kan sudah turun drastis. Naik lagi di masa Pj Gubernur karena PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sudah dibuka dan sosialisasi untuk memakai transportasi publik tidak intensif lagi" jelasnya.

Sedangkan untuk pengakuan lembaga FIFA terhadap Jakarta International Stadium (JIS), kata dia, diperlukan campur tangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Pasalnya PSSI merupakan lembaga yang dapat berhubungan langsung dengan FIFA.

"JIS itu adalah aset Bangsa Indonesia, harus kita perjuangan bersama supaya bisa dapat standar FIFA. Jangan cuma Pemda DKI Jakarta atau PT Jakpro yang disuruh berjuang sendiri,” ucapnya.