Kapolres Kotawaringin Timur Dilaporkan Warga ke Propam Mabes Polri Terkait Konflik Sengketa Lahan

Adapun dugaan keberpihakan Kapolres Kotim pada penyerangan, pihak polres tidak melakukan tindakan apapun saat hal itu terjadi.

Massa bayaran yang datang menggunakan senjata tajam jenis parang, mandau, samurai dan sebagainya.

Namun oleh polisi dibiarkan bertindak anarkis dan membuat karyawan ketakutan.

Bahkan pada penyerangan tersebut terjadi penjarahan yang menyebabkan barang para pekerja hilang.

“Untuk itu kami meminta kepada Propam Mabes Polri agar memberikan keadilan pada kami dan memberikan perlindungan hukum pada masyarakat Desa Pelantaran. Karena banyak masyarakat ini bekerja di kebunnya Pak Alpin,” kata Zainal Abidin.

Ditanya sebab melapor ke Propam Mabes Polri dan tidak ke Polda Kalteng, Zainal menerangkan jika hal ini terpaksa dilakukan karena masyarakat menduga HK memiliki keistimewaan di mata hukum.

Masyarakat Tidak Mendapat Keadilan

Disebutkan beberapa kali tindakan HK yang diduga melawan hukum malah tidak diproses seperti kebal pada hukum.

Hal ini kemudian kembali dibuktikan dengan tidak ditanggapinya laporan masyarakat setelah insiden penyerangan ke Polres Kotim.

Dimana laporan masyarakat tidak ditanggapi dengan berbagai alasan.

Baca juga: Kadin Karawang Khawatir Sengketa Lahan di Kawasan Industri Surya Cipta Merusak Iklim Investasi

“Masyarakat tidak mendapat keadilan di Polres Kotim sehingga terpaksa harus ke Mabes Polri,” terangnya.

Senada, Sugianto Armin, tokoh masyarakat Desa Pelantaran mengungkapkan jika aksi penyerangan yang dilakukan HK sebenarnya telah terjadi berulang kali.

Sehingga membuat masyarakat Desa Pelantaran yang bekerja dan dekat dengan lokasi kebun merasa resah dan ketakutan saat beraktivitas.

“Kita hanya ingin mencari rejeki yang aman. Tidak seperti ini selalu dibayangi oleh penyerangan dan tindakan kekerasan yang coba dilakukan oleh pihak Hok Kim,” katanya.

"Kami melihat peristiwa itu sudah keterlaluan. Kasar mainnya," ucapnya.