Hampir Empat Bulan Warga Eks Kampung Bayam Alami Penderitaan Tinggal di Tenda depan JIS 

"Sudah tiga bulan setengah bertahan di sini. Alasan bertahan di sini kan kita nggak bisa pindah ke sana (Kampung Susun Bayam)," kata Suhandi di lokasi.

"SK sudah ada, nomor sudah ada, blok sudah ada, tapi kenapa kita nggak bisa menempati gitu kan," sambungnya.

Menempati tenda jauh dari kata layak, Suhandi harus menahan dinginnya angin malam hingga sering kehujanan karena terpal yang mudah bocor.

"Untuk pemerintah kalau bisa bijaksana tolonglah sama rakyatnya yang kecil, kasihan lah sama kita-kita orang kita tidur di jalanan begini kehujanan, keanginan, kebocoran," pungkasnya. 

Baca juga: Mobil Mewahnya Ditarik Debt Collector, Selebgram Clara Shinta Berpenghasilan Rp250 Juta per Bulan

Warga Diminta Audiensi dengan DPRD DKI Jakarta

Di sisi lain, warga Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara diminta mengajukan audiensi dengan DPRD DKI Jakarta.

Upaya ini dilakukan buntut dari belum diizinkannya mereka masuk hunian rusun oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Pemprov DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan warga KSB sebetulnya hak mereka, namun seringkali masalahnya semakin rumit.

Masing-masing pihak dinilai cenderung mengedepankan emosi sehingga tidak bisa menggunakan pemikiran yang bersih dan rasional dalam menyelesaikan persoalan.

“Supaya lebih clear (jernih) saya berharap warga KSB yang merasakan dirugikan bisa melakukan permintaan audiensi resmi ke DPRD untuk mengadukan hal tersebut,” kata pria yang akrab disapa MTZ ini pada Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Gagal Inbreng Terkait Kampung Susun Bayam, BPAD Hanya Siapkan Dokumen

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin.

Apalagi persoalan ini sudah berlarut-larut hingga mereka masih mengungsi di tenda maupun di rumah sanak saudaranya.

Jika warga mengajukan audiensi, MTZ yakin Pemprov DKI Jakarta akan turut mengundang eksekutif dan PT Jakpro.

Pembahasan di forum resmi diharapkan melahirkan keputusan yang bijaksana bagi rakyat Jakarta.

“Pemprov DKI dan Jakpro harus menyelesaikan masalah ini sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan hukum yang sudah dijalankan selama ini. Tapi sejauh ini belum ada permintaan audiensi remsi dari warga KSB kepada DPRD DKI Jakarta untuk hal tersebut,” jelasnya.

Baca juga: Biaya Sewa Rp 1,5 juta perbulan, Warga Teriak Belum Bisa Tempati Kampung Susun Bayam