Pemilu 2024
Golkar DKI Targetkan Masuk 5 Besar Suara Pemilu di Jakarta Agar Bisa Calonkan Ahmed Zaki di Pilgub
Ahmed Zaki Iskandar telah menargetkan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 mendatang bisa dua kali lipat
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Feryanto Hadi
Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti
WARTAKOTALIVE.COM MENTENG -- DPD Partai Golkar DKI Jakarta sudah menyalakan mesin partainya untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco menuturkan pihaknya saat ini masih menyeleksi para kader yang akan bersaing pada Pemilihan Legislatif (Pileg) DKI Jakarta.
"Kemarin 200 lebih, sekarang sedang kami kerucutkan jadi 150 orang sampai nantinya ada 106 bacaleg DPRD yang akan kita daftarkan untuk 2024," ucap Baco usai memberi pembekalan kepada para saksi untuk pemilu 2024 di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023).
Pria yang juga menjabat Anggota DPRD DKI Jakarta itu menuturkan tak hanya eks politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest, ada nama baru yang bergabung di Partai Golkar DKI Jakarta.
Baca juga: Targetkan jadi Pemenang di Pemilu 2024, DPD Partai Golkar DKI Jakarta Percaya Diri Raih 20 Persen
"Sekarang ada Lukman Hadi yang merupakan eks sekretaris Partai NasDem Kepulauan Seribu. Nanti ada kejutan lagi," jelas Baco.
Ke depan, ia menyebut Partai Golkar menargetkan bisa masuk lima besar hasil perolehan Pemilu 2024 di wilayah DKI Jakarta.
Lantaran, agar pihaknya bisa mencalonkan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar sebagai cagub di Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang.
"Targetnya kita bisa jadi partai lima besar. Nomor 3 atau 4, sepahit-pahitnya nomor 5 di DKI sehingga kita bisa mencalonkan gubernur nantinya," ungkap dia.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar telah menargetkan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 mendatang bisa dua kali lipat dari jumlah di periode 2019-2024.
Baca juga: Koalisi Golkar, PAN dan PPP Siapkan Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto untuk Capres-Cawapres
"Karena saat ini Golkar hanya 6 kursi dari 106 di DPRD DKI Jakarta. Jadi target kami adalah 12 kursi nantinya dari 10 dapil ini merupakan target kita terlebih dahulu," kata Zaki di kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023) lalu.
Bentuk Badan Saksi Nasional
Sebelumnya, DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar acara launching Training of Trainer (ToT) Badan Saksi Nasional (BSN) yang berlangsung di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023).
Acara tersebut bertujuan untuk memberikan pembelakan kepada para saksi yang nantinya akan bertugas di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta pada Pemilu 2024.
Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco menuturkan bahwa saksi menjadi salah satu penentu legitimasi dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS agar Pemilu di TPS berjalan dengan jujur dan adil (jurdil).
"Kali ini kami lebih serius untuk menyiapkan saksi yang memang dalam beberapa kali pemilu sebelumnya itu tidak terlalu maksimal karena menurut kami hasil diskusi salah satu satu kunci kemenangan itu ada di jaringan saksi bagaimana saksinya itu ada, militan, dan bisa bekerja mencari suara atau simpati masyarakat untuk Partai Golkar sekaligus persiapan Pemilu dan Pilkada," ucap Baco saat ditemui di kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023).
Ia menjelaskan sudah ada sekira 60.000 saksi dari Partai Golkar yang siap dikerahkan di seluruh TPS di Jakarta pada Pemilu 2024.
Baca juga: Berpengalaman di BPK, Joko Agus Setyono Diyakini Punya Kemampuan Anggaran Tepat Sasaran
"Karena satu TPS kan diprediksi TPS kurang lebih ada 30.000 TPS apabila dikali dua berarti 60.000 orang saksi pilihan itu yang akan ditraining di wilayah masing-masing. Hari ini TOTnya jadi kami memberikan materi bahan kepada para trainer yang akan melakukan training di wilayah masing-masing," jelas dia.
Menurutnya, sejauh ini para saksi di TPS tidak diberikan bekal yang maksimal mengenai Pemilu.
"Saksi tidak pernah diurus maksimal sehingga kami buatkan badan yang mengurus secara bisa maksimal, badan saksi ini mengurus training seperti kriteria saksi, materi-materi sehinga semua saksi ada dan saksi bisa cari suara buat Partai Golkar. Kami menargetkan bisa jadi partai 5 besar 3 atau 4 di DKI Jakarta sehingga kami bisa mencalonkan gubernur nanti," jelas dia.
Selain itu, saksi Partai Golkar mendapatkan tugas sebagai penjaga konstituen partai yang akan menyalurkan suara di TPS.
Hal tersebut seperti tagline BSN Partai Golkar yaitu isi TPS, jaga pemilih, jaga TPS, dan jaga suara.
Baca juga: Rencana Berkunjung ke Kantor DPP Partai Golkar, Deputi Bappilu Partai Demokrat: Terbuka Kemungkinan
Saksi di TPS ini memiliki hak yang cukup istimewa. Sebab, mereka berhak mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS.
Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Para saksi berhak untuk mendapat salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU.
Mereka berhak juga atas salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.
KPPS yang tidak memberikan hak atas dokumen tersebut kepada saksi bisa terancam pidana penjara sesuai Pasal 506 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017:
Baca juga: Jika Parpol Koalisi Pendukung Anies Baswedan Bubar, Partai NasDem akan Bergabung ke Partai Golkar?
Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara kepada Saksi Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Mengingat begitu vital dan pentingnya saksi, maka Partai Golkar DPD I Provinsi DKI Jakarta memandang perlu diadakannya pembekalan terhadap semua kader Partai Golkar tentang pentingnya saksi dalam proses Pemenangan pada Pemilu 2024.
Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada proses pengawalan terhadap perolehan Partai Golkar maupun calon pemimpin yang diusung oleh Partai Golkar.
Saksi yang kredibel akan memperkuat konstruksi Team dalam proses Pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024.
Sinergi semua stakeholder DPD I Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta dengan Tagline "NYALAKAN MESINMU" maka pendidikan saksi merupakan salah satu langkah penting yang perlu diambil.
Selain dalam kerangka pendidikan politik pada kader, hal tersebut sebagai bentuk konsolidasi kader Partai Golkar.
Kualitas saksi yang mumpuni tentunya tidak hanya akan mempermudah jalan Partai Golkar DKI Jakarta dalam memenangkan kontestasi Pemilu Serentak 2024.
Namun juga mendukung serta menjalankan Amanat Munas Partai Golkar yang mengusung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hatarto sebagai Presiden RI pada tahun 2024 serta mendukung dan menjalankan Amanat Musda Partai Golkar DKI Jakarta yang akan mengusung Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta A. Zaki Iskandar (Bang Zaki) sebagai Gubernur DKI Jakarta Pada tahun 2024 mendatang. (m27)
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.
Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
![]() |
---|
Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
![]() |
---|
DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
![]() |
---|
Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.