PDIP Ingin Pemilu Proporsional Tertutup, Sekjen: Banyak Kasus Korupsi karena Kepentingan Elektoral

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya mendorong sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup.

Menurut Hasto, dengan sistem tertutup, maka tanggung jawab kepemimpinan kolektif berada di partai politik.

"Sehingga ketika kinerja positif, atau kemudian ada kritik, itu kepada organisasi kepartaian," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Hasto mengatakan, dari dorongan itu, PDIP hendak memberikan satu landasan yang kokoh dalam konsolidasi demokrasi melalui penguatan partai politik.

Hasto mengaku tak ingin dengan sistem proporsional terbuka, akan lahir anggota-anggota legislatif yang keliru dalam mengelola politik anggaran.

"Teman-teman pers bisa membandingkan berapa produktifitas undang-undang kita, kehadiran anggota legislatif politik di dalam menggunakan alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah bangsa," beber Hasto.

Baca juga: Lukas Enembe Tagih Janji Firli Bahuri, KPK: Pertemuan di Papua Dilakukan Terbuka

Dia juga berpandangan, politik anggaran akan berbuah kepentingan elektoral, dan justru akan menghasilkan banyaknya kasus korupsi.

"Banyak kasus-kasus korupsi karena kepentingan elektoral, itu yang kemudian terjadi," paparnya.

Hasto menambahkan, partainya sangat menghormati perbedaan pandangan antar-partai politik menyikapi sistem pemilu tersebut.

Baca juga: Temui Golkar di Tengah Isu Reshuffle, Nasdem Dinilai Sedang Galang Kekuatan Lawan Dominasi PDIP

Menurutnya, sah-sah saja mayoritas partai politik bersikap mempertahankan sistem pemilu terbuka.

"Ya itu sah, satu hal yang biasa dilakukan oleh partai untuk melakukan komunikasi politik itu bagus, kalau untuk sistem pemilu, artinya ini menjadi dirkursus terbuka," papar Hasto. (Fransiskus Adhiyuda)