Nilai Tak Terlalu Fungsional, Cak Imin Usulkan Jabatan Gubernur Dihapus dari Struktur Pemerintahan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menginginkan sistem politik di Indonesia berubah.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu bahkan menginginkan jabatan gubernur dihilangkan dari struktur pemerintahan.

Awalnya, Cak Imin mengungkapkan kelemahan politik era reformasi yang kini semakin pragmatis. Ia menuturkan, politik terus berkompetisi tiada henti selama 24 jam.

"Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti."

"Kelihatannya damai, tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan," kata Cak Imin dalam acara sarasehan nasional satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Kata Cak Imin, kondisi ini membuat pemilu semakin membutuhkan uang. Dia bilang, uang akan menentukan perilaku pemilih dan kemenangan dalam pemilu.

Baca juga: Pekan Depan Rian Ernest Gabung Partai Politik Kuat dan Berpengalaman, Golkar Bakal Kukuhkan

"Di mana pemilu yang pragmatis, bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu, yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," tuturnya.

Cak Imin menambahkan, hal ini berdampak besar terhadap aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang ingin mendapatkan jabatan publik. Sebab, mayoritasnya mereka tak memiliki uang untuk bersaing dalam kontestasi politik.

"Karena aktivis-aktivis NU yang selama ini bisa murah, sampai bisa duduk jabatan-jabatan publik, sekarang berhadapan dengan lapangan yang sangat pragmatis."

Baca juga: Waspada! Nyamuk Aedes Aegypti Bervirus Dengue Bisa Tularkan Demam Berdarah Hingga Radius 200 Meter

"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan, karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," ulasnya.

Dia pun mencontohkan kadernya, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang kini harus berupaya meningkatkan elektabilitas demi bersaing dengan orang yang memiliki banyak uang.

"Kemarin Pak Haji Cucun baru jadi doktor bidang politik ekonomi dan ekonomi politik di UNPAD."

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 29 Januari 2023: 1 Pasien Meninggal, 199 Sembuh, 165 Orang Positif

"Salah satu tujuannya apa? Selain doktor ini, tujuannya meningkatkan elektoral. Elektabilitas saking mahalnya bersaing itu loh. Nah, ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total," bebernya.

Oleh karena itu, Cak Imin mengusulkan pemilihan langsung yang digelar hanya pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Sedangkan pemilihan gubernur ia nilai tidak perlu lagi.

"Makanya PKB sih mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung, hanya pilpres dan pilbup dan pilkota."

"Pemilihan gubernur tidak lagi, karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada lagi, karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," bebernya. (Igman Ibrahim)