Pemilu 2024 Sudah Dekat, KPU RI Masih Didera Kendala Sistem Teknologi Informasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, saat ini sedang menjalankan tahapan-tahapan Pemilu, seperti penetapan partai politik peserta pemilu, dan yang sedang berjalan tahapan penyerahan dukungan minimal bagi calon DPD.

Sebagai informasi, KPU RI memiliki beberapa sistem teknologi informasi dalam menjalankan tahapan-tahapan Pemilu, seperti Sipol, Silon, Siakba, Sidalih, dan masih ada beberapa lagi lainnya.

Menurut Anggota KPU Mochamad Afifuddin, sistem informasi ini adalah alat bantu yang digunakan KPU.

Namun, saat ini KPU juga masih tetap menggunakan metode konvensional.

“Soal teknologi informasi ini tentu pilihannya bukan digunakan atau tidak digunakan, sebab aksi pilihannya itu satu, yaitu digunakan,” ujar Afifuddin dalam acara diskusi media bersama Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023).

“Sedangkan dari PKPU kita tentang penggunaan teknologi informasi, bahwa sifatnya adalah alat bantu, tidak ada kata-kata wajib dalam PKPU, sebagaimana PKPU sebelumnya,” sambung Afifuddin.

Afif lalu mencontohkan, seperti tahapan yang sedang berjalan saat ini, yakni penyerahan dukungan minimal calon anggota DPD, para calon harus mendaftar atau membuat akun di Silon KPU.

Afif mengakui bahwa Silon ini masih terdapat kendala, seperti ada beberapa akun Silon yang tidak terfasilitasi atau terkendala pada akun Silonnya.

Baca juga: Barikade 98 Gertak Pengacau, tak Ingin Pemilu 2024 Terjadi Bentrok Massa

“Saya ingin menyampaikan data per 20 Januari 2023 ini, di daerah-daerah tersebut ada persoalan yang kemudian disengketakan, Pertama, DKI ada tiga calon, Jabar ada enam calon, Sulsel ada satu calon, Sulbar ada tiga calon, Papua awal (Papua induk) empat calon, Papua Tengah dua calon,” ujar Afifuddin.

Afif juga menjelaskan, saat ini calon-calon DPD yang mengajukan sengketa sudah dalam proses mediasi di Bawaslu provinsi.

Menurut Afif, KPU tidak tutup mata atas kendala-kendala dari Sistem Informasi milik KPU.

Oleh karena itu, KPU tetap menyediakan jalur-jalur untuk mediasi.

Baca juga: Guna Ciptakan Pemilu 2024 Jurdil, KPU DKI Jakarta Tanda Tangani Perjanjian Kinerja

“Teknologi informasi ini kita pakai, di saat yang sama situasi ini kemudian menghalangi proses teknis pendaftaran misalnya, kita juga harus memberikan ruang-ruang, jalur-jalur yang sudah diatur, mediasi, memberikan kesempatan kembali, jalur konvensional,” tutur Afifuddin.

“Kami menerima segala masukan dan catatan dari seluruh pihak. Kita berupaya semaksimal mungkin upaya digitalisasi ini mendukung akuntabilitas, aksesibilitas, kecepatan,” sambung Afifuddin.

Selain itu, Afif menyebut peran masyarakat juga dibutuhkan sebagai penyeimbang bagi KPU, khususnya terkait digitalisasi dan teknologi sistem informasi yang digunakan KPU.