Pemilu 2024

Jika Ingin Pemilu Berjalan Adil, Perludem Usulkan Semua Nomor Urut Parpol Dihapus

Aturan nomor urut ini diwacanakan masuk Perppu Pemilu, karena adanya daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Editor: Yaspen Martinus
Kompasiana.com
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, wacana nomor urut partai politik (parpol) tak diundi dimasukkan dalam Perppu Pemilu, akan mengakibatkan ketidakadilan kompetisi bagi partai-partai baru. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, wacana nomor urut partai politik (parpol) tak diundi dimasukkan dalam Perppu Pemilu, akan mengakibatkan ketidakadilan kompetisi bagi partai-partai baru.

Ditambah lagi, wacana aturan terkait nomor urut parpol ini mendadak diperkenalkan, di tengah proses pendaftaran dan verifikasi parpol.

Aturan nomor urut ini diwacanakan masuk Perppu Pemilu, karena adanya daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Baca juga: Survei Eksperimen SMRC, Jika Ganjar Pranowo Jadi Capres KIB, Suara Golkar Naik 6 Persen

"Ketika dia diatur dalam Perppu, maka berpotensi menghasilkan atau mengakibatkan ketidakadilan kompetisi bagi partai-partai baru," kata anggota Dewan Perludem Titi Anggraini kepada Tribunnews, di Kantor Tribun Bogor, Kamis (17/11/2022).

Ketidakadilan ini jelas terlihat, sebab kata Titi, partai lama yang nomor urutnya tidak diundi, sudah mendapat intensif berupa memori pemilih terhadap nomor mereka pada Pemilu 2019. Sedangkan partai baru masih harus berjibaku memperkenalkan diri mereka.

Titi lalu menegaskan, jika memang ingin kontestasi pemilu berjalan adil, lebih baik semua nomor urut parpol dihapus.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 17 November 2022: 38 Pasien Wafat, 5.264 Orang Sembuh, 7.822 Positif

"Makanya kalau mau adil, sekalian saja kita sepenuhnya menghapus nomor urut, sehingga semua berkontestasi memperkenalkan diri sebaik-baiknya sebagai partai yang berkontestasi di pemilu," tuturnya.

Titi menambahkan, gagasan mengenai nomor urut ini bakal menimbulkan kompleksitas, jika jadi diterbitkan dalam Perppu Pemilu.

Ia mencontohkan, bagaimana kalau ada partai peserta Pemilu 2019 yang kemudian tidak lolos verifikasi Pemilu 2024.

Baca juga: Perempuan Terobos Iring-iringan Presiden Jokowi di Bali, Paspampres Bakal Lakukan Evaluasi

Ia lalu mempertanyakan akan seperti apa nomor urut parpol yang tidak lolos tersebut.

"Akan diisi oleh partai lain? Ataukah nomor urut dibiarkan kosong? Hal itu teknis, yang mungkin bisa diatur tapi bisa menimbulkan kompleksitas tersendiri," jelas Titi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal merevisi Peraturan KPU (PKPU), jika pengundian nomor urut partai politik (parpol) dimasukkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pemilu.

Baca juga: Seorang Wanita Terobos Iring-iringan Jokowi di Bali, Pramono Anung: Saking Ngefans dengan Presiden

"Untuk pasal 137 PKPU Nomor 4 tahun 2022, kita akan revisi."

"Apabila Perppu-nya menormakan bahwa parpol yang pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya, dapat menggunakan nomor urut yang terdahulu tanpa harus diundi pada pemilu saat ini," kata anggota KPU Idham Holik saat dihubungi awak media, Rabu (16/11/2022).

Baca juga: Anies Dituding Ingin Pecah Belah PDIP Saat Temui Gibran, Demokrat: Tuduhan dari Hati Tak Bersih

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved