Prasetyo Edi Geleng-geleng saat Tahu Jakpro Tak Revisi Studi Kelayakan Formula E: Saya Nggak Puas!

Tak puas dengan jawaban Widi, Anggara lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil KPK terkait penyelenggaraan turnamen Formula E.

Baca juga: Tak Terpengaruh Tudingan Miring saat Sidik Perkara Formula E, Firli Bahuri: Kerja KPK Profesional

Saat itu, Anggara tidak mampu menjawab pernyataan penyidik soal hasil revisi FS Turnamen Formula E.

"Saya pernah diperiksa KPK dan saya diminta dokumen FS yang tidak pernah saya pegang, tapi ada statement (pernyataan) Jakpro di media bahwa itu sudah disampaikan ke DPRD. Lalu saya tanya ke teman-teman (DPRD) tapi nggak ada yang pegang dokumennya," tegas Anggara.

Lantaran tak mendapat jawaban pasti, Anggara yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini lalu menanyakan revisi FS kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus.

Kepada Anggara, Firdaus mengaku juga belum mendapatkan hasil revisi FS tersebut.

"Pak firdaus itu nanya sampai capek makanya mumpung di sini di forum Banggar, kita ketemu tolong dikasih (revisi FS) pak supaya nanti klaim bapak bahwa kegiatan Formula E ini untung dan ruginya punya dasar," jelas Anggara.

Dalam forum itu, Widi kembali menjawab akan berkoordinasi dengan Dispora terkait hasil FS. Widi keukeuh, bahwa revisi FS dibuat sebelum dia menjabat sebagai Dirut Jakpro.

"Mungkin karena kami waktu itu bukan membuat, dan sama sekali tidak tahu, dan mungkin akan kami sampaikan kepada pak Firdaus," ucap Widi.

Sementara itu anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menambahkan, kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi TAPD dalam mengeksekusi program yang membutuhkan FS.

Dia mengaku, sejak lama sudah menolak turnamen ini dan khawatir adanya upaya lempar tanggung jawab di kalangan eksekutif terhadap Formula E.

"Ketika forum Banggar kita sudah ingatkan ini ada pergantian gubernur, pertanyaannya kan masih sisa dua tahun, kalau jawabannya seperti ini (saling lempar) kita seperti apa di 2023 nnti. Ini kesannya nggak ada nggak yang bertanggung jawab pada uang Rp 560 miliar (biaya Formula E)," kata Idris.

Baca juga: Kodir Mengaku Bersihkan Darah Segar Brigadir J Pakai Serokan, Ditegur karena Cengengesan di Sidang

Idris mengenang, bahwa koleganya di Komisi E sudah berupaya untuk menggagalkan turnamen ini namun tidak kunjung berhasil.

Padahal turnamen ini mengucurkam dana hingga Rp 560 miliar dari APBD DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021.

"Kalau saya lihat sederhana, Rp 560 miliar tapi kita cuma dapat come back Rp 6 miliar dan aset yang masih belum jelas. Ini terjadi pak apa yang kami khawatirkan di awal ketika kita bahas Formula E, kami sudah waspadai atau mitigasi ketika pergantian gubernur, dan yang terjadi adalah lepas tangan," jelas Idris.

"Sekarang siapa yang bisa jawab ini Pak Ketua? Sudah dua tahun kita putuskan lanjut atau nggak gimana, kalau ini nggak dibahas di forum Banggar, kita nggak akan bisa tahu," tutupnya. (faf)