Berita Nasional

Prihatin Aksi Penambangan Ilegal Makin Marak, ARKPH Bungo Mengadu ke Ditjen Minerba dan Kejagung

Selain soal penambangan ilegal, perwakilan masyarakat tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan lain terkait permasalahan di daerahnya

Editor: Feryanto Hadi
Ist
Perwakilan masyarakat daerah Kabupaten Bungo melalui organisasi Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARKPH) mendatangi Kantor Dirjen Minerba di Tebet, 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Sejumlah perwakilan masyarakat daerah Kabupaten Bungo melalui organisasi Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARKPH) mendatangi Kantor Dirjen Minerba di Tebet, Jakarta Selatan pada Senin  (3/10/2022).

Mereka menyampaikan sejumlah keluhan, aspirasi dan tuntutan persoalan di wilayah mereka, di antaranya mengenai dugaan penambangan ilegal oleh perusahaan

Mereka pun disambut oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Minerba, Lana Saria.

Sebelum ke Dirjen Minerba, mereka sempat menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung.

Selain soal penambangan ilegal, perwakilan masyarakat tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan lain terkait permasalahan di daerahnya

Baca juga: Warga 5 Desa di Bungo Tak Mampu Hadapi Kuatnya Cukong, Minta Bantuan ke Kapolri Gasak Mafia Tanah

Dalam aksi itu, massa  menggelar orasi, dan membentangkan poster meminta kepada kepada Bapak Kejagung RI, ST Burhanuddin untuk menindaklanjuti adanya dugaan Korupsi, Mafia Tanah dan pelanggaran hukum lainnya.

Fahlevi selaku koordinator aksi mengatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus untuk meminta Kepala Kejaksaan agung RI dan sejumlah lembaga segera bertindak.

“Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar. Kriminalisasi terjadi di saat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seolah jalan di tempat ketika rakyat biasa yang melaporkan, Bahkan Oknum-Oknum jaksa nakal semakin banyak bermunculan di Bungo” ujar Fahlevi di sela aksi.

"Kami juga meminta Kejaksaan Agung RI periksa perkara-perkara dugaan Perusahaan tambang illegal di kabupaten Bungo provinsi Jambi, karena banyak yang tidak melakukan reklamasi Pasca tambang," imbuhnya

Di tengah aksi unjuk rasa tersebut, Pihak Kejagung datang menemui dan memberikan kesempatan perwakilan massa aksi, agar masuk kedalam gedung untuk menyampaikan tuntutan, melampirkan bukti-bukti dan laporan secara tatap muka.

Baca juga: Massa SDR Serahkan Petisi Lawan Mafia Batu Bara ke Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin 

Perwakilan peserta aksi saat diterima bagian Puspenkum Kejagung
Perwakilan peserta aksi saat diterima bagian Puspenkum Kejagung (Ist)

Sebelumnya, pada Rabu (28/9) Puluhan masyarakat Bungo (ARPKH) melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri menuntut Aparat penegak hukum segera menindak para pelaku penambang ilegal  di Kabupaten Bungo.

Kemudian, soal dugaan adanya penambangan illegal, perizinan tambang dan berbagai persoalan terkait dampak buruk lingkungan yang dirasakan masyarakat kabupaten Bungo, sebenarnya sudah lama warga setempat berupaya melaporkan kepada APH wilayah setempat, namum tidak ada kejelasan yang pasti.

Marwan selaku perwakilan Masyarakat Bungo mengatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus meminta pihak Dirjen Minerba untuk segera menindak para pelaku tambang ilegal.

Baca juga: Politisi Gerindra ALParobi Harap Junjung Tinggi Nilai Sprotivitas MTQ ke-50 di Kabuparen Bungo Jambi

“Sebelumnya kami ucapkan terimakasih telah diberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu. Kali ini saya dan rekan-rekan sekaligus mewakilkan warga Bungo datang kesini ingin menyampaikan berbagai macam permasalahan dan persoalan yang ada diwilayah kami, khususnya Penambangan illegal yang diduga dilakukan PT KBPC,” Kata Marwan melalui siaran persnya

Menurut Marwan, sejak 2014 izin tambang NTC yang digunakan KBPC itu sudah dicabut di rantau pandan.

Dan sekitar tahun 2021 sebanyak 6 alat itu disegel pihak kepolisian Polda Jambi karena telah terbukti adanya indikasi dugaan penambangan illegal

“Yang aneh ya tahun lalu kami masyarakat mencoba melakukan aksi demo dengan menutup jalan tambang mereka, mereka tidak terima hingga terjadi bentrokan antara kami dan pekerja tambang. Banyak korban luka dari masyarakat kami, lalu Kita buat laporan polisi di Polres Bungo hanya 1 orang dijadikan tersangka pekerjannya dan divonis hanya beberapa bulan saja," ungkapnya

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved