Berita Jakarta

Warga 5 Desa di Bungo Tak Mampu Hadapi Kuatnya 'Cukong', Minta Bantuan ke Kapolri Gasak Mafia Tanah

Masalah ini bermula saat warga menentang aktivitas pertambangan dari perusahaan tambang PT KBPC di Kabupaten Bungo.

Editor: Feryanto Hadi
Ist
Warga Bungo yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum diterima oleh pihak Mabes Polri untuk menyampaikan aduan pada aksi demo yang digelar pada Rabu (28/9/2022) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Puluhan  warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo  menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/9/2029)

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya mengenai adanya dugaan penambangan ilegal oleh cukong di wilayahnya.

Kemudian, soal dugaan kriminalisasi warga setempat yang menolak adanya penambangan itu.

Massa menggelar orasi, membentangkan postes dan melakukan aksi treatikal meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan dugaan keterlibatan mafia tanah yang menguasai lahan.

Marwan Syaputra selaku koordinator aksi menyatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan datang ke Jakarta untuk meminta bantuan Kapolri hingga Presiden lantaran berbagai upaya yang mereka lakukan di Bungo tak kunjung menemui hasil.

Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo  menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/9/2029)
Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo  menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/9/2029) (Ist)

Baca juga: VIDEO: Viral Bentrok Ratusan Warga dengan Pekerja Tambang di Bungo Buntut Pemblokiran Akses Jalan

Baca juga: Buntut Bentrok Warga dari Lima Desa dengan Pekerja Tambang, Kapolri Didesak Sikat Habis Mafia Tanah

"Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar. Kriminalisasi terjadi di saat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seakan jalan di tempat ketika rakyat biasa yang melaporkan," ujar Marwan di sela aksi.

Marwan meyebut, ada indikasi dugaan keterlibatan oknum penegak hukum sehingga pemilik modal selalu menang melawan rakyat.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan.

Pertama, massa meminta kepada Kapolri untuk turun langsung memeriksa dan menangkap petinggi PT KBPC yang diduga membangun tambang batubara ilegal.

"Kemudian kami meminta kapolri untuk memberantas praktik mafia tanah dan mafia hukum yang melindungi para pemilik modal yang diduga melakukan penambangan secara ilegal. Kami juga meminta kepolisian menyelidi dugaan penggelapan pajaknya," ungkapnya

Massa juga meminta Div Propam Mabes Polri untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum di Polres Bungo yang diduga melakukan praktik maladministrasi dalam penanganan perkara.

"Kami juga meminta kepada Kapolri untuk segera menindaklanjuti dan memberikan kepastian hukum terkait kasus dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan perusahaan di Satreskrim Polres Bungo," ungkapnya

Marwan menambahkan, pihaknya juga mendesak Kementerian ESDM untuk menindak perusahaan tambang nakal yang tidak melakukan reklamasi pasca-penambangan di Kabupaten Bungo

Terakhir, massa meminta Mahkamah Agung RI untuk meninjau kembali terkait kasus pemecahan kaca spion yang dilaporkan pihak perusahaan tambang pasca-bentrok antara warga dengan pekerja PT KBPC

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved