Bilang Bisa Setop Kasus Lukas Enembe, ICW Nilai KPK Terlalu Berlebihan dan Diskriminatif

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu berlebihan dan diskriminatif.

Editor: Yaspen Martinus
papua.go.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus Gubernur Papua Lukas Enembe bisa disetop, jika bisa membuktikan sumber uang miliaran rupiah yang kedapatan melakukan transaksi mencurigakan berdasarkan temuan PPATK. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus Gubernur Papua Lukas Enembe bisa disetop, jika bisa membuktikan sumber uang miliaran rupiah yang kedapatan melakukan transaksi mencurigakan berdasarkan temuan PPATK.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu berlebihan dan diskriminatif.

"Belakangan waktu terakhir kami beranggapan narasi berupa iming-iming SP3 kepada Lukas Enembe, jika kemudian tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup."

Baca juga: Kasus Sudrajat Dimyati Jadi Pintu Masuk KPK Usut Suap Perkara Lain di Mahkamah Agung

"Sebagaimana disampaikan pimpinan KPK Alexander Marwata, terlalu berlebihan dan diskriminatif," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Senin (26/9/2022).

Sebab sebagai aparat, menurut ICW, KPK cukup menyampaikan kewajiban hukum Lukas untuk menghadiri proses pemeriksaan, bukan malah mengumbar SP3.

Kurnia juga belum pernah mendengar tawaran penghentian kasus kepada tersangka KPK lainnya.

Baca juga: KPK Pertimbangkan Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Asal Datang Dulu ke Gedung Merah Putih

"Selain itu, narasi terhadap Lukas ini praktis belum pernah disampaikan KPK kepada tersangka lain."

"Ini menandakan ada perlakuan dan sikap berbeda dari KPK terhadap Lukas," paparnya.

ICW juga mendesak KPK menjemput paksa, jika Gubernur Papua Lukas Enembe mangkir dari panggilan tim penyidik pada hari ini.

Baca juga: Kadiv Humas Polri Isyaratkan Pekan Depan Berkas Perkara Ferdy Sambo Cs Dinyatakan Lengkap

"ICW mendesak KPK agar segera memberikan pesan ultimatum terkait penjemputan paksa kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, jika hari ini ia tidak hadir memenuhi panggilan penyidik," ucap Kurnia.

ICW menilai, permohonan izin berobat ke luar negeri yang dilayangkan kuasa hukum Lukas kepada Presiden Jokowi tidak masuk akal.

"Penting untuk disampaikan, bahwa Pak Jokowi hingga saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan penyidik KPK."

Baca juga: Bandingkan Pembangunan Infrastruktur Era SBY dan Jokowi, AHY Dinilai Lakukan Bunuh Diri Politik

"Jadi, tidak tepat jika permohonan itu disampaikan kepada Presiden," tutur Kurnia.

Agar polemik kesehatan Lukas dan pemanggilannya oleh KPK dapat segera terpecahkan, ICW meminta KPK segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), guna mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatan Lukas.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved