Reklamasi Pulau G

Usai Alami Abrasi, Syarif Perkirakan Pulau G Teluk Jakarta Tidak akan Langsung Dijadikan Permukiman

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyebut bahwa Pulau G Teluk Jakarta yang diarahkan sebagai permukiman telah mengalami abrasi.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA
Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, Jakarta Utara. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kebijakan Pulau G Teluk Jakarta yang diarahkan sebagai permukiman telah tercantum dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.

Namun pada perkembangannya, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyebut bahwa Pulau G Teluk Jakarta yang diarahkan sebagai permukiman telah mengalami abrasi.

"Di situ kan sudah terbangun tanggul-tanggul, tetapi belum diisiin material urukan. Sebab, sekarang eksisting baru 10 hektar, malah sekarang tergerus gelombang ombak jadi tinggal 1,7 hektar,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif pada Sabtu (24/9/2022).

Syarif memroyeksikan, Pulau G tidak akan langsung dijadikan permukiman setelah diarahkan untuk permukiman.

Baca juga: Fraksi PDIP Heran Sikap Anies Baswedan Jelang Lengser Malah Izinkan Pembangunan di Pulau G

Baca juga: Nelayan yang Dikabarkan Tenggelam Perairan Pulau G Ditemukan Meninggal di Pantai Mutiara

Baca juga: Soal Reklamasi Pulau G, Ariza Sebut Pemprov DKI Bakal Patuh Pada Peraturan Perundang-udangan

Pasalnya, pengembang hanya menikmati 35 persen lahannya saja, karena 65 persen akan dikuasai pemerintah daerah sebagai prasarana umum dan utilitas.

“Nggak mungkinlah segera dibangun, karena dia (pengembang) rugi dong. Pengembang cuma dapat 35 persen dari 1,7 hektar, sementara izinnya sudah kedaluwarsa dan sambil jalan bikin (izin) diselesaikan reklamasinya dengan target yang baru,” jelas Syarif.

Menurut Syarif, rencana awal pembangunan Pulau G adalah seluas 161 hektar. Hal ini sebagaimana Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang diteken Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke.

Saat kepemimpinan berganti, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan izin kepada pihak pengembang untuk membangun pulau lewat reklamasi.

BERITA VIDEO: Sudah Memalukan Institusi, Polri Tak Adakan Seremoni Pemecatan Sambo

Kebijakan itu tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Ketika DKI Jakarta dipimpin Anies Baswedan, kebijakan ini reklamasi berubah. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu mencabut izin proyek reklamasi pada tahun 2018.

Pengembang mengajukan permohonan perpanjangan izin pada 2019, namun Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkannya. Alhasil, pengembang menggugat Pemerintah DKI ke PTUN Jakarta.

Sikap Anies ini dinilai Fraksi Gerindra konsisten dengan janjinya yang menolak reklamasi.

Pasalnya, Anies tidak memerpanjang izin reklamasi Pulau G.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved