Soal Reklamasi Pulau G, Ariza Sebut Pemprov DKI Bakal Patuh Pada Peraturan Perundang-udangan

Mahkamah Agung meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengeluarkan izin reklamasi Pulau G.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA
Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, Jakarta Utara. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menegaskan Pemprov DKI Jakarta bakal patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Hal itu dikatakan Ariza saat menanggapi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengeluarkan izin reklamasi Pulau G.

“Provinsi DKI Jakarta akan patuh dan taat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum yang mengikat. Jadi kami akan patuh dan taat apapun keputusan daripada lembaga negara atau lembaga hukum apapun yang berkekuatan hukum tetap tentu kami akan patuh dan taat,” kata Ariza di DPRD DKI Jakarta pada Senin (14/12/2020).

Meski demikian, Ariza tak memastikan apakah DKI tetap mengeluarkan izin reklamasi Pulau G seperti putusan MA atau tidak. Politisi Partai Gerindra ini menyebut, akan melihat secara detail seluruh putusan MA tersebut. “Tadi Pak Wakil Ketua (Mohamad Taufik) sudah jelaskan semuanya disesuaikan dengan RDTR (rencana detail tata ruang) yang ada, termasuk pulau-pulau yang direklamasi semua sesuai dengan RDTR,” ujar Ariza.

Baca juga: FPI Pastikan Serius Ajukan Gugatan Praperadilan Terkait Status TSK Rizieq Shihab, Hari Ini Tertunda

Baca juga: Sidak Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Pemprov DKI Temukan Produk dengan Izin Edar Kadaluarsa

“Jadi prinsipnya DKI Jakarta, saya dan pak Gubernur patuh dan taat pada ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Anies terkait izin reklamasi Pulau G. Selain itu, MA juga meminta Anies agar melanjutkan izin reklamasi Pulau G. Pada pengajuan PK ini, Anies selaku pemohon dan PT Muara Wisesa Samudra selaku termohon. Penolakan PK Anies terlihat dalam informasi kepaniteraan MA yang diposting situs mahkamahagung.go.id. “Amar putusan Tolak PK,” demikian putusan MA yang dikutip Warta Kota.

Keputusan penolakan permohonan PK Anies dikeluarkan pada 26 November 2020 lalu. Seperti diketahui, Anies Baswedan mencabut 13 izin pulau reklamasi pada tahun 2018 lalu. Tiga belas pulau yang dicabut Anies adalah Pulau A, B, E, I, J, K, M, O, P, Q, H, F, dan Pulau M. Kemudian, PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang Pulau G tak terima izinnya dicabut.

Mereka lalu menggugat Anies pada 16 Maret 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan didaftarkan dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.JKT. Untuk pemohon tertulis atas nama H Noer Indradjaja selaku Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra. Sedangkan termohonnya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: TPS di Pancoran Mas Depok Berhasil Datangkan Warga Depok dengan Jumlah Tertinggi Dapat Hadiah

Baca juga: Booth Edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, Kemasan Karton Tetra Pak Bisa Didaur Ulang Jadi Furnitur

Petitum Noer kepada Hakim adalah agar Anies memperpanjang Izin Reklamasi Pantai Bersama (Pulau G) untuk PT Muara Wisesa Samudra. Izin itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Setelah melewati beberapa tahapan sidang, permohonan PT Muara Wisesa Samudra dikabulkan pada 30 April lalu. Anies harus memperpanjang Kepgub yang mengatur izin pelaksanaan reklamasi untuk perusahaan itu.

Di sisi lain, Anies mengajukan PK atas putusan perkara PTUN tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020. PK tersebut terdaftar dengan nomor 157 PK/FP/TUN/2020, namun ditolak MA dan memerintahkan Anies untuk tetap mengeluarkan izin reklamasi Pulau G.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved