Breaking News:

Bela Anies Baswedan, Gerindra Sebut Pulau G Diarahkan sebagai Permukiman karena Ikuti Perpres

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Pulau G di Teluk Jakarta diarahkan sebagai permukiman karena Perpres

Warta Kota/Indri Fahra Febrina
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Pulau G di Teluk Jakarta diarahkan sebagai permukiman karena Perpres. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Pulau G di Teluk Jakarta, yang diarahkan sebagai permukiman.

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta, yang diteken Anies pada 27 Juni 2022 lalu.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dikeluarkan Anies sebetulnya mengacu pada aturan di atasnya.

Dalam hal ini, kata Syarif, adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek dan Punjur).

Baca juga: Antisipasi Banjir Jakarta, Anies Baswedan Pantau Kesiapan Pintu Air Manggarai Menangani Sampah

“Pasal 81 menyebutkan, bahwa Pulau C, D, G dan N ditetapkan Presiden menjadi Zona B8. Arti zona B8 itu adalah zona budidaya,” kata Syarif pada Sabtu (24/9/2022).

Menurut dia, Pasal 81 ayat 2 menjelaskan, bahwa zona B8 bisa digunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitasnya, kawasan perdagangan dan jasa.

Kemudian kawasan peruntukkan industri dan pergudangan, kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga listrik dan atau perintukkan kegiatan pariwisata.

Baca juga: Fraksi PDIP Heran Sikap Anies Baswedan Jelang Lengser Malah Izinkan Pembangunan di Pulau G

“Jadi, Pergub RDTR ini bagian dari pelaksanaan dan penjabaran Pepres Nomor 60 tahun 2020,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Selain itu, kata Syarif, Pergub ini diterbitkan sebagai implementasi UU Omnibuslaw yang ditetapkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

UU itu menyebutkan, bahwa dasar hukum pemanfaatan dan penataan ruang yang sudah terbentuk daratan bisa menggunakan Perkada, sehingga tidak perlu lagi memakai Perda yang merupakan produk eksekutif dan legislatif.

“Jadi kalau dikatakan Anies bermasalah, di mananya? Justru dia bertindak atas legalitas. Nah pengaturan dalam RDTR yang diteken Anies itu, kepada wilayah reklamasi yang sudah terlanjur berbentuk daratan,” jelas Syarif.

Baca juga: Pengorbanan Anies Baswedan Jelas, Ikhlas Anggaran Boncos untuk Pembangunan Fasilitas Publik

Kata Syarif, pejabat publik bekerja harus bertindak sesuai dengan legalitas yang ada. Hal ini sebagaimana UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Sekarang muncul di dalam (Pergub) RDTR bahwa Pulau G diarahkan untuk budidaya atau tata ruangnya sebagai budidaya. Tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran hukum apalagi janji,” tegasnya.

“Gubernur harus bertindak atas legalitas, tidak boleh berbuat sewenang-wenang dan tidak boleh mengarang apalagi ya. Nah, Pulau G itu adalah tanah hasil reklamasi yang sudah terbentuk jadi daratan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Syarif juga heran dengan pernyataan koleganya dari Fraksi PDI Perjuangan terkait kebijakan Anies ini.

Baca juga: Cara Anies Baswedan Atasi Banjir di Jakarta, Sumur Resapan dan Waduk Jadi Andalan

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu dianggap tidak konsisten, karena awalnya menolak reklamasi namun sekarang malah memanfaatkan Pulau G sebagai permukiman.

Syarif mengatakan, kebijakan Anies akan dipandang buruk jika mencerna hal ini dengan pemikiran yang sempit. Terkesan Anies melegalkan reklamasi, padahal kebijakan ini dikeluarkan sebagai implementasi dari Perpres.

“Di atas Perkada ini ada Perpres, bagaimana mungkin Gubernur bertindak tidak berdasarkan legalitas. Kalau mau mempersoalkan, tidak pada Perkada-nya tapi persoalkan di atasnya dong, Perpres Nomor 60 tahun 2020,” ungkapnya.

“Anies menjabat kan setelah reklamasi terbentuk, kecuali Anies dihadapkan pada suasana dia reklamasi baru berjalan atau belum berjalan. Wong (orang) ini sudah terbentuk daratannya,” tutupnya. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved