Pilpres 2024

Puan Maharani Tersanjung Ada Dewan Kolonel yang Berjuang Mengangkat Elektabilitasnya di Pilpres 2024

Sejumlah elit PDIP membentuk Dewan Kolonel yang bertugas mengangkat elektabilitas Puan Maharani di Pilpres 2024.

Penulis: Valentino Verry | Editor: Valentino Verry
Tribunnews/Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP PDIP Puan Maharani digadang-gadang balak menjadi capres PDIP untuk Pilpres 2024. Kini, dibentuk Dewan Kolonel yang bertugas mengangkat elektabilitas putri Megawati Soekarnoputri itu. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kecintaan sejumlah fungsionaris PDIP terhadap Puan Maharani patut diacungi jempol.

Mereka menutup mata melihat ada kader PDIP yang moncer elektabilitasnya untuk dimajukan di Pilpres 2024.

Bagi segelintir fungsionaris yang kini duduk menjadi anggota DPR RI, hanya Puan Maharani yang layak dimajukan di Pilpres 2024 sebagai utusan resmi PDIP.

Namun, mereka tahu elektabilitas Puan Maharani sangat buruk, meski menjadi Ketua DPR RI.

Maka dari itu, Puan harus dibantu untuk mengangkat elektabilitasnya sehingga bisa menyaingi tokoh lain yang sudah meroket.

Tahu ada yang bantu mengangkat elektabilitasnya, Puan pun senang.

Dia tak menyangka ada kader yang peduli padanya untuk dimajukan di Pilpres 2024.

Kader itu membentuk Dewan Kolonel, yang berada di luar struktur PDIP.

Baca juga: Dewan Kolonel Baru Bergerak Jika Megawati Tunjuk Puan Maharani Jadi Capres PDIP

"Ibu Puan menyambut dengan tidak keberatan kok," kata Politisi PDIP Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).

Menurut Junimart, Dewan Kolonel adalah sebuah komunitas diisi beberapa Anggota Fraksi PDIP DPR RI yang dibuat seketika.

"Dewan Kolonel itu adalah komunitas yang dibuat secara seketika," ungkapnya.

Menurut Junimart, Puan mengetahui adanya Dewan Kolonel setelah mendapat laporan dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto.

Mantan juru bicara KPK yang kini menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP, Johan Budi, ternyata menjadi inisiator terbentuknya Dewan kolonel.
Mantan juru bicara KPK yang kini menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP, Johan Budi, ternyata menjadi inisiator terbentuknya Dewan kolonel. (KOMPAS TV)

"Bu Puan tidak tahu sama sekali awalnya ini walaupun terakhir dia tahu ya karena penyampaian dari Pak Utut dan atau Pak Pacul kepada Ibu Puan," ucapnya.

Lebih lanjut, Junimart menambahkan terkait adanya Dewan Kolonel tersebut Puan hanya berpesan agar tetap taat pada perintah partai.

"Dia (Puan) hanya berpesan pokoknya semangat gotong royong dipelihara dan tetap taat kepada perintah partai, itu saja," imbuhnya.

Sebelumnya, beberapa anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani menjadi calon presiden (capres) 2024, dengan meningkatkan elektabilitas Puan.

Pembentukan tim dengan nama Dewan Kolonel ini diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dan dikoordinatori oleh Trimedya Panjaitan.

"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim,” ujar Johan.

“Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya," imbuhnya.

Johan menuturkan, awalnya Dewan Kolonel hanya beranggotakan enam orang.

Saat ini, Dewan Kolonel beranggotakan 12 orang yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.

Mereka adalah anggota berasal dari Komisi I yakni Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan.

Kemudian Junimart Girsang dari Komisi II DPR.

Selanjutnya Trimedya Panjaitan Komisi III, Riezky Aprilia Komisi IV, Lasarus Komisi V, Adi Satriyo Sulistyo Komisi VI, Dony Maryadi Oekon Komisi VII.

Esti Wijayati dari Komisi VIII, Abidin Fikri Komisi IX, Agustin Wilujeng Komisi X.

Terakhir sari Komisi XI yaitu Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu.

"Serius. Serius ini. Yang ngusulin saya, namanya ya. Itu memang saya yang ngusulin," kata Johan.

Sementara itu, Koordinator Dewan Kolonel Trimedya Panjaitan menyebut, Dewan Kolonel bertugas meningkatkan elektabilitas nama Puan baik di level komisi DPR hingga daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR dari Fraksi PDIP.

"Bagaimana mewangikan mbak Puan di dapil kita masing-masing. Kalau program rigid enggak tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar," ungkapnya.

 

 

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved