Mendapat Penolakan dari PSI, DPRD DKI Jakarta Tetap Mengesahkan Raperda P2APBD 2021

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta tetap mengesahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2021,

Padahal, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menolak dokumen Raperda P2APBD tahun 2021,

Meski demikian, delapan fraksi lainnya di DPRD DKI Jakarta yang ikut dalam pembahasan di Komisi A sampai E tetap menyetujui pengesahan tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri sebagai pimpinan paripurna, menjelaskan bahwa pengesahan itu dilakukan setelah P2APBD dibahas melalui rapat kerja seluruh komisi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) pada pekan lalu.

Setelah itu, materi P2APBD DKI 2021 dievaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam forum Badan Anggaran (Banggar) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Dengan telah disetujuinya rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,” kata Misan.

Baca juga: Kerap Absen, PDIP ‘Sentil’ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dalam Rapat Paripurna P2APBD 2021

Baca juga: Raperda P2APBD Disahkan Dalam Rapat Paripurna, Anies Pun Berpantun

Baca juga: Pantun Anies Baswedan Setelah Ketua DPRD Ketuk Palu Sahkan Raperda P2APBD DKI Jakarta

Misan menekankan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui OPD mitra kerja harus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan dalam bentuk catatan-catatan dari lima komisi dan Banggar DPRD DKI Jakarta.

Sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai momen perbaikan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban.

Dalam laporan Banggar yang disampaikan Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, mengungkapkan sejumlah rekomendasi dari masing-masing komisi di DPRD DKI Jakarta.

Untuk Komisi A Bidang Pemerintahan dalam rekomendasinya meminta eksekutif dapat menyelesaikan tahapan siklus APBD secara tepat waktu, agar tidak terjadi keterlambatan pengesahan APBD yang merugikan masyarakat.

“Untuk itu Sekretariat DPRD membuat papan informasi terkait jadwal dan progress dari setiap siklus pembahasan APBD,” kata Yuke.

Komisi B Bidang Perekonomian dalam rekomendasinya meminta seluruh SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait Laporan Hasil Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK dalam waktu yang ditentukan.

BERITA VIDEO: Optimis Menang Lawan Barito Putra, Rusmin Nilai Mental Pemain Persija Makin Bagus

“Dari 44 rekomendasi hasil pemeriksanaan BPK, yang telah selesai dikerjakan sebanyak 5 rekomendasi, yang sedang dalam proses pelaksanaan sebanyak 38 rekomendasi dan 1 rekomendasi belum ditindaklanjuti,” ujar Yuke.

Sedangkan, Komisi C Bidang Keuangan dalam rekomendasinya meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan langkah konkret terkait tiga jenis pajak daerah yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan atau kurang dari 100 persen.