Gilbert Simanjuntak Minta Anies Baswedan Beri Penjelasan Pengelolaan Keuangan Pelaksanaan Formula E

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengumumkan hasil evaluasi penyelenggaraan Formula E yang sudah digelar pada 4 Juni 2022.

DPRD DKI Jakarta menilai bahwa hal itu bisa terjadi, karena akuntan publik banyak yang enggan mengaudit keuangan Formula E.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa persoalan laporan keuangan sudah pernah diminta dewan dalam rapat pertanggungjawaban pelaksanaan angaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun 2021.

Dalam rapat yang digelar di Grand Cempaka, Megamendung, Kabupaten Bogor pada pekan lalu itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E belum bisa mengurai evaluasi turnamen itu kepada dewan.

Baca juga: VIDEO : Anies Baswedan Acungkan Jempol Saat Penuhi Panggilan KPK Soal Formula E

Baca juga: Anies Baswedan Acungkan Jempol saat Tiba di KPK, Penuhi Panggilan Soal Formula E  

Baca juga: Dengan Senyum Merekah, Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK untuk Ditanya Formula E

"Ternyata, auditnya pun belum dikerjakan sampai sekarang, alasannya Dirut Jakpro (Widi Amanasto) tidak ada kantor akuntan yang mau," kata Gilbert pada Rabu (7/9/2022).

Gilbert pun heran dengan persoalan itu, karena audit merupakan bidang pekerjaan bagi akuntan publik.

Dia menuding, ada masalah dalam pengelolaan keuangan itu sehingga akuntan publik banyak yang menolak.

"Kenapa semua kantor akuntan publik nggak mau. Seharusnya semua berebut dong karena mereka bikin kantor akuntan kan untuk itu (mengaudit) dan sumber penghasilan mereka dari situ," ujar Gilbert.

“Kalau akuntan publik tidak mau, pertanyaannya lalu ada apa?,” ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini.

BERITA VIDEO: Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Soal Formula E

Gilbert juga menanggapi terkait pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke KPK soal Formula E, pada Rabu (7/9/2022) pagi.

Gilbert berharap, Anies bisa memberi kejelasan atas ketertutupan pengelolaa keuangan dalam pelaksanaan Formula E.

“KPK diharapkan mampu mengungkap banyaknya maladministrasi yang terjadi, dan KPK diharapkan mengerti aturan yang ada sebagai dasar mengetahui adanya keputusan Gubernur yang melampaui wewenang,” terang Gilbert.

Dia menjelaskan, kewenangan ini diharapkan juga ditemukan dalam bentuk rupiah.