Partai Politik
Elektabilitas Disalip Perindo Jadi Alasan PPP Pecat Suharso Monoarfa Sebagai Ketua Umum
Arsul menyatakan, kedudukan Suharso Monoarfa yang juga merupakan Menteri Bappenas, membuat partai hilang fokus.
"Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati, pimpinan tiga majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP, akhirnya melayangkan surat ketiga."
"Yang atas dasar kewenangannya, mengeluarkan fatwa majelis, yakni memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP, terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).
Usman menambahkan, pada 2-3 September 2022 di Bogor, mahkamah partai menggelar rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai.
"Bahwa menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.
Baca juga: Selama Era Jokowi, Belum Pernah Ada Panglima TNI dari Angkatan Laut, Yudo Margono Berpeluang?
Usman menambahkan, keputusan yang diambil para majelis telah meminta pertimbangan banyak pihak, tak terkecuali Ketua Majelis Syari’ah KH Mustofa Aqil Siraj.
"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya, serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PPP seluruh Indonesia."
"Selaku Ketua Majelis Syari’ah, dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara."
Baca juga: Harga BBM Naik, Warga Jakarta Timur: Pemerintah Senangnya Kok Ngumpet-ngumpet dan Diam-diam?
"Sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berasaskan Islam ini," paparnya.
KH Mustofa Aqil Siraj, lanjut Usman, juga mengimbau seluruh jajaran pengurus dan pejuang PPP, terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral. Terpenting, tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.
"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil, agar target perjuangan bisa terwujud."
Baca juga: Legislator PKS: Pemerintah Tak Mendengar Masukan Rakyat, Subsidi Tidak Tepat Sasaran Berlanjut
"Ikhtiar politik terus kita lakukan, semoga Allah meridai perjuangan kita, Aamiiin," bebernya.
Usman mengatakan, pihaknya telah menunjuk H Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP.
"Saudara H Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020 - 2025," ungkap Usman.
Baca juga: Harga BBM Naik, Din Syamsuddin: Rezim Jokowi Abai Terhadap Amanat Penderitaan Rakyat
Penunjukkan Plt Ketum PPP dilakukan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten.
"Musyawarah kerja nasional yang bertempat di Banten dihadiri oleh pimpinan majelis syari'ah, pimpinan majelis kehormatan, pimpinan majelis pertimbangan, pimpinan dan lembaga DPP PPP, Banom, dan pimpinan wilayah dari 29 provinsi," terang Usman.