Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Bahas Keuangan dan Pembangunan Bersama Gubernur se-Sulawesi

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menerima audensi gubernur se-Sulawesi.

Penulis: Suprapto | Editor: Suprapto
istimewa
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni (keempat dari kanan) berfoto bersama para gubernur se-Sulawesi dan yang mewakili, Jumat (26/8/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menerima audensi gubernur se-Sulawesi.

Audiensi dengan para gubernur se-Sulawesi yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi atau BKPRS itu berlangsung, Jumat (26/8/2022) lalu.

Acara dihadiri Ketua Umum BKPRS yang juga Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey.

Turut serta Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H Rusdy Mastura, Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diwakili Asisten I Sulsel Tautotok Tanarangina, dan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) yang diwakili Kepala Badan Penghubung.

Selain itu, tampak Sekretaris Jenderal BKPRS Prof Dr Aminuddin, Plh Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta jajaran BKPRS.

Audensi berlangsung di ruang kerja Dirjen Keuangan Daerah (Keuda), kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pembahasan yang dilakukan antara lain mengenai pembiayaan dan iuran BKPRS, penganggaran kegiatan BKPRS baik yang dilaksanakan di provinsi anggota BKPRS atau di luar provinsi.

Pertemuan juga membahas pembangunan regional Sulawesi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional yang rencananya dilangsungkan dalam waktu dekat.

Pembahasan lain meliputi solusi transportasi daerah yang sulit terjangkau baik melalui darat maupun laut, penyerapan anggaran daerah, penggunaan produk dalam negeri, penganggaran inflasi daerah, penganggaran BTT dan Bansos serta membahas SIPD, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan isu aktual pengelolaan keuangan daerah.

Fatoni menyatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat membentuk sekretariat kerja sama dan masing-masing Pemda dapat menganggarkan pada APBD dalam bentuk belanja hibah kepada sekretariat kerja sama pada badan yang sudah mempunyai badan hukum.

"Selain itu daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar daerah, yang pendanaannya bersumber dari APBD," kata Fatoni melalui rilis yang diterima, Minggu (28/8/2022).

Fatoni menambahkan, Pemda dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah.

"Pembiayaan asosiasi juga dapat dilakukan melalui iuran. Alokasi anggaran iuran asosiasi dapat menggunakan kegiatan atau sub kegiatan dengan rekening belanja jasa keuangan dengan rincian belanja iuran belanja," kata Fatoni.

"Dalam hal rencana kerja sama daerah membebani masyarakat dan daerah dan atau pendanaan belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, harus ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari. Apabila dalam waktu 45 hari DPRD belum menentukan sikap terhadap permohonan, maka dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD," sambungnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved