BBM Naik

DPP PKS: Kenaikan Harga Solar Bikin Nelayan Sekarat Sudah 3.000 Kapal Tidak Bisa Melaut

Kebijakan kenaikan BBM subsidi bisa berdampak besar bagi masyarakat kecil, salah satunya nelayan yang sangat bergantung pada solar.

Wartakotalive/Fitriyandi Al Fajri
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Tani dan Nelayan Riyono 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai oposisi menolak rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kebijakan itu bisa berdampak besar bagi masyarakat kecil, salah satunya nelayan yang sangat bergantung pada solar.

Ketua DPP PKS -Partai Keadilan Sejahtera Bidang Tani dan Nelayan Riyono mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi semakin memukul kondisi nelayan kecil.

Sebelumnya kenaikan harga solar nonsubsidi sudah memukul nelayan dan dunia perikanan. 

Kata dia, penderitaan nelayan dan dunia perikanan bertambah dengan harga solar yang mencapai Rp 23.000 per liter di wilayah Timur Indonesia.

Baca juga: DPD Demokrat Minta Pemerintah Hentikan Pengurangan Subsidi BBM: Ini Merampas Hak Rakyat

Jika harga solar terus dinaikkan, dia khawatir hidup nelayan bakal semakin kesulitan.

“Ada hampir 3.000 kapal tidak bisa melaut karena biaya BBM membengkak sampai 60 persen dari biasanya. Kenaikan BBM dan juga diiringi kenaikan perbekalan membuat sekarat nelayan,” kata Riyono pada Rabu (24/8/2022).

Menurut Riyono, kenaikan BBM ini berdampak sangat serius karena hampir 7.000 kapal di atas 30 gross tonnage (GT) yang terancam bangkrut akibat kenaikan harga solar ini.

Belum lagi jika solar subsidi dinaikkan, jumlah nelayan kecil yang terdampak akan sangat besar.

“Visi poros maritim tidak mampu hadir di saat nelayan susah, negara tidak hadir saat kondisi susah,” ketus Riyono. 

Secara tegas, Riyono memaparkan nelayan binaan PKS tegas menolak dan meminta dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalomantan Timur agar dialihkan untuk subsidi solar bagi nelayan kecil. Bagi dia, rencana kenaikan BBM subsidi semakin memperberat kondisi sektor perikanan. 

Baca juga: Legislator Luruskan Seruan Susi Pudjiastuti Soal Penghentian Subsidi Solar untuk Nelayan

Riyono memandang, harapan baru nelayan dan sektor perikanan yang mampu bangkit sebagai pendongkrak ekonomi nasional, justru terganjal oleh berbagai regulasi dan kondisi yang memberatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Kontroversi PP 85 (tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan), serta sistem penangkapan terukur membuat gaduh dan mandeknya sektor perikanan. Nampaknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memahami psikologi serta denyut nadi nelayan,” jelas Riyono.

Sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dia menyebut Wahyu ST hanya fokus meningkatkan pendapatan melalui berbagai aturan yang ujungnya menuai kontroversi dan akhirnya harus direvisi. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved