BBM Naik

DPP PKS: Kenaikan Harga Solar Bikin Nelayan Sekarat Sudah 3.000 Kapal Tidak Bisa Melaut

Kebijakan kenaikan BBM subsidi bisa berdampak besar bagi masyarakat kecil, salah satunya nelayan yang sangat bergantung pada solar.

Wartakotalive/Fitriyandi Al Fajri
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Tani dan Nelayan Riyono 

“Berbagai sikap nelayan dari penolakan dan ribut soal PP 85 Tahun 2021 beserta turunannya dalam bentuk Permen KP Nomor 85 dan 86 tentang Harga Patokan ikan (HPI) dan PHP (pungutan hasil perikanan) membuktikan bahwa KKP tidak memiliki sense of crisis sekaligus gagal berkomunikasi dengan nelayan, tapi kenapa Presiden Jokowi menandatanginya?" tanya Riyono. 

Baca juga: Ganjar Pranowo Sambangi Nelayan Cilacap, Bahas Asuransi Hingga Distribusi Solar

Setelah terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan PermenKP, menjadikan suasana dialog serta komunikasi menjadi kaku.

Di sisi lain, KKP sudah pasang target Rp 12 triliun untuk PNBP sampai 2024 dengan harapan di 2022 bisa naik menjadi Rp 1 triliun.

“Kondisi pandemi nampaknya belum menjadi pertimbangan serius KKP, angka di atas kertas yang disodorkan BPK soal potensi transaksi perikanan yang mencapai Rp 215 triliun per tahun menjadi acuan target,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo buka suara soal isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut presiden, pemerintah harus mengkalkulasi dan berhati-hati sebelum membuat keputusan.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati. Dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," ujar Jokowi di TMII usai menghadiri pengarahan KADIN provinsi seluruh Indonesia, Selasa (23/8/2022).

Jokowi melanjutkan, pemerintah juga harus menghitung soal dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Pasalnya, dampak tersebut juga akan merembet kepada daya beli masyarakat.

“Harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan," ujar Jokowi yang dikutip dari Kompas.com. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved