Berita Video

VIDEO Sembilan KK di Gunung Sahari Resah Rumah Mereka Mau Dieksekusi

Hana mengungkapkan bahwa di lahan tersebut terdapat sembilan tempat tinggal yang dihuni sembilan Kepala Keluarga (KK)

Editor: Ahmad Sabran

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Warga RT 10 RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan (GSS), Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mengaku resah setelah mendengar kabar adanya rencana eksekusi lahan di tempat itu.

Ketua RT 10 RW 01 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Hana Hamdani mengatakan warga tidak bisa tidur setelah ada kabar rencana eksekusi lahan dan bangunan yang selama ini ditempati.

“Kami warga resah karena ada pemberitahuan eksekusi sampai kami, warga semua nggak bisa tidur karena khawatir bakal dieksekusi,” ujarnya, Sabtu (20/8/2022).

Hana mengungkapkan bahwa di lahan tersebut terdapat sembilan tempat tinggal yang dihuni sembilan Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah sebanyak puluhan jiwa.

Rencana eksekusi pengosongan lahan itu terkait menyusul adanya amar putusan PN Jakarta Pusat No.256/Pdt.G/2018/PN.Jks.Pst jo Putusan PT DKI Jakarta No.221/PDT/2019/PT.DKI Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.510 K/Pdt/2020.

Padahal selama ini mereka sudah puluhan tahun tinggal di tempat tersebut tanpa ada kendala dan sekarang ini anehnya terdengar kabar perihal rencana eksekusi lahan di tempatnya tinggal.

“Semua udah lama sekali (tinggalnya), kami resah. Ini orang lama semua di sini. Saya minta keadilan pada Pak Jokowi untuk berantas mafia tanah karena tahu-tahu akan terjadi eksekusi,” ujarnya.

Baca juga: Raisa dan Afgan Deg-degan Jelang Nyanyi Bareng Rossa di Pesta Ulang Tahun ke-32 SCTV, Ada Kejutan?

Baca juga: Ayah Emil Dardak Meninggal Dunia, Anies Baswedan: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Baca juga: Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Sebut Persiapan Kejuaraan Dunia Sepeda MTB 2022 Masuk Tahap Akhir

Sementara itu kuasa hukum warga, Anthony Alexander mengatakan rencana eksekusi lahan tersebut tidak lepas dari dugaan adanya mafia tanah.

Pasalnya di BPN Jakarta Pusat ada dua salinan akte dengan nomor dan tanggal yang sama tapi terdapat perbedaan hak dimana.

Akta yang pertama adalah akte jual beli rumah dan pelepasan hak. Sementara yang kedua, akta jual beli rumah dan pengoperan hak.

“Dari situ udah cacat, waktu jual tanah milik orang sertifikat mohon ada dua akta, ada akta jual beli rumah dan pelepasan hak dan satu lagi akta jual beli rumah dan pengoperan hak, isinya semua sama,” ungkapnya.

Ditambah pada saat pengukuran dan peninjauan di lapangan, pihak RT/RW serta kelurahan tidak pernah diberi tahu. Warga juga tidak lihat adanya petugas BPN yang melakukan pengukuran.

“Sekarang lagi upaya pra peradilan. Warga dalam hal ini klien kami khawatir karena takut dieksekusi sewaktu-waktu,” tuturnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved