Berita Kriminal

Koruptor Surya Darmadi alias Apeng Diduga Kabur ke Singapura, Ketum PP HIMMAH: Jangan Sampai Lolos!

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution meminta Kejagung keras buru Surya Darmadi alias Apeng.

Editor: Panji Baskhara
Sumber: Tangkapan layar KOMPAS TV
Foto: Surya Darmadi alias Apeng, tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan sawit atau penguasaan lahan sawit yang merugikan negara senilai Rp 78 triliun. 

WARTAKOTALIVE.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk ekstra bekerja keras memburu Surya Darmadi alias Apeng yang diduga kabur ke Singapura.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution.

"Saya mengingatkan agar Jaksa Agung ST Burhanuddin jangan lemah, dengan seluruh kekuatan fasilitas negara dan wewenangnya DPO 54 T"

"Apeng jangan sampai lolos lagi, apabila tidak mampu mundur saja dari Jaksa Agung jangan memalukan presiden dan rakyat Indonesia", tegas Razak, saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Pernah Raih WTP dari BPK, Ini Sosok Politisi PDIP Mardani Maming Terlibat Kasus Dugaan Korupsi

Baca juga: Diduga Korupsi Pengadaan Alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan, PNS dan Kontraktor Ini Jadi Tersangka

Baca juga: Jakarta Sebagai Kota Global, Kajati DKI Jakarta Reda Manthovani: Selalu Awasi Proyek Rawan Korupsi

Hal itu disampaikan mahasiwa pasca sarjana ini menanggapi kasus dugaan korupsi lahan sawit di Provinsi Riau seluas 37.095 hektare, yang diduga menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu.

Sedangkan pelaku Surya Darmadi alias Apeng kini buron dan DPO, dimana kerugian akibat hal tersebut mencapai hingga Rp 78 triliun.

"Itu bukan uang sedikit jika digunakan untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Kesejahteraan di daerah harus jadi prioritas, bukan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi" tambahnya.

Tokoh mahasiswa asal Sumatera tersebut mengakui, sangat menyayangkan tindakan seorang kepala daerah yang tersangkut penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, atau sekelompok orang dan memperkaya pihak lain dengan menyengsarakan rakyat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution. (Istimewa)

"Tindakan melawan hukum dari seorang pemimpin, meskipun ditutupi saatnya akan jadi bumerang bagi dirinya sendiri," katanya.

Lanjutnya, dirinya mengingatkan agar para kepala daerah tidak menggunakan jabatannya yang hanya sementara itu, untuk berkompromi dengan koruptor dan komprador untuk memperkaya diri dengan cara merugikan negara dan rakyat.

"Saya meminta agar jangan ada lagi pemimpin daerah mengeluarkan perizinan usaha dengan menyerobot hak-hak orang lain atau milik negara yang merugikan rakyat,” tegas Razak.

Razak berharap kepala daerah tidak berurusan dengan hukum lantaran abai mengemban amanah rakyat.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui pihaknya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare tersebut.

Salah satu tersangka adalah mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rahman yang menjabat sejak 1999 sampai dengan 2008.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved