Gerindra Dukung Anies Baswedan Banding Putusan PTUN Terkait UMP

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mendukung upaya banding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas putusan PTUN terkait upah minimum provinsi (UMP).

Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Wakil Sekretaris Fraksi II Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Adi Kurnia Setiadi mendukung upaya banding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait upah minimum provinsi (UMP). 

WARTAKOTALIVE.COM, DUREN SAWIT - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mendukung upaya banding yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Adapun PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, sehingga nilai UMP di DKI Jakarta tahun 2022 harus diturunkan.

Wakil Sekretaris Fraksi II Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Adi Kurnia Setiadi mendukung langkah Anies tersebut. Dia setiap tahun idealnya UMP mengalami kenaikan, karena harga kebutuhan pokok di Ibu Kota juga kian tinggi.

“Saya dukung dan apresiasi langkah Pak Gubernur dengan melakukan banding terhadap UMP agar tetap naik, karena kebutuhan masyarakat yang kita tahu ini hidup di Jakarta luar biasa tinggi dan serba mahal,” kata Adi di Bank Sampah RW 03, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu (27/7/2022) malam.

Baca juga: Ajukan Banding usai Kalah di PTUN Jakarta soal UMP 2022, PDIP Nilai Anies Baswedan Kurang Bijaksana

Adi merasa heran dengan keluh kesah para pengusaha yang keberatan dengan kenaikan UMP. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini lalu menyindir sikap para pengusaha tersebut.

“Kalau berpikir pengusaha ini menurus saya nggak ada habisnya dan nggak ada cukupnya. Mereka kalau untuk nggak mau ngomong, dan kalau rugi mereka ngomong,” ujar Adi.

Menurut dia, keputusan Anies sudah tepat karena kehadiran pemerintah untuk melayani warganya. Hal ini juga sejalan dengan visi yang kerap digaungkan Anies yaitu Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

“Pemerintah harus pikirkan bagaimana mereka (pengusaha) bisa merasakan nasib dan keadaan masyarakat Jakarta sekarang,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI Jakarta bakal mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Baswedan Ajukan Banding ke PTUN, KSPI dan Partai Buruh Ucapkan Terima Kasih

Keputusan PTUN pada Selasa (12/7/2022) lalu meminta Anies untuk mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022, sehingga nilai upahnya turun dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845.

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan upaya hukum banding atas PTUN Jakarta agar nilai UMP sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan. 

“Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 tidak dibatalkan,” kata Yayan berdasarkan keterangannya pada Rabu (27/7/2022).

Yayan mengatakan, nilai UMP yang ditetapkan melalui Kepgub tersebut telah melalui berbagai kajian dan pertimbangan.

Bahkan pemerintah daerah juga melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari kaum buruh dan pengusaha.

Baca juga: Presiden KSPI Said Iqbal Desak Anies Baswedan Ajukan Banding Putusan PTUN Terkait Penurunan UMP 2022

“Nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja,” ujar Yayan.

Meski demikian, kata Yayan, Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi keputusan majelis hakim tersebut.

Majelis hakim juga dianggap membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Namun, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi. Walau begitu Yayan tak menjelaskan jadwal pengajuan banding tersebut.

“Karena itu Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja,” tegas Yayan. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved