VIDEO: Anak Putus Sekolah Karena Tidak Lolos PPDB

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Rani Mauliani akui jumlah sekolah negeri memang terbatas. Hal tersebut membuat banyak anak-anak yang berlomba-lomba untuk masuk.

"Jadi gini, kan banyak yang punya Kartu Jakarta Pintar (KJP) itu biasanya yang kurang mampu. Tapi kan kalau sekolah negeri kita punya dari pusat itu punya aturan supaya sekolah negeri itu bisa dinikmati seluruh kalangan," ujar Rani, Selasa (12/7/2022).

Saat ditemui usai rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rani mengatakan ketidaksetujuannya dengan adanya sekolah favorit dan sekolah buangan.

Ia tidak terima anak-anak dibilang buangan. Menurutnya, justru di situ usaha para guru untuk menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

"Makanya ada penerimaan peserta didik baru (PPDB) online. Supaya semua bisa masuk secara adil," ujar Rani.

Rani mengatakan, saat ini sudah bukan saatnya melihat siswa hanya dari peringkatnya saja. Karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Entah dia punya kemampuan di seni atau apapun itu.

Baca juga: VIDEO: Banyak Masyarakat Protes Terkait Sistem Zonasi PPDB

"Banyak juga orang yang tadinya mungkin sekolahnya biasa saja tapi bisa menjadi seseorang yang berhasil," ujar Rani.

Hal tersebut tergantung skill dan kualitas diri sendiri.

Jadi menurutnya, yang bisa dilakukan adalah merangkul sekolah swasta melalui Dinas Pendidikan.

Baca juga: VIDEO: PTM Dimulai Kasus Covid-19 Melonjak Pesat

"Ini berkaitan dengan penganggaran sekolah swasta. Biasanya kan pendaftarannya mahal. Nah, itu mungkin yang kita dorong untuk bisa swasta ini terjangkau," ujar Rani.

Selain itu, peningkatan kualitas baik sekolah negeri maupun sekolah swasta juga harus digencarkan.

Terkait anak yang putus sekolah karena tidak lolos sekolah negeri, Rani menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mengizinkan anak Putus sekolah.

Baca juga: PPDB Zonasi Banyak Bermasalah, Andri Permana: Pemkot Tangerang Harus Lakukan Pemerataan Sekolah

"Kan kita cari sekolah swasta yang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi nanti akan kita ajukan lagi solusi ke depannya kira-kira buat yang KJP ini apakah dibantu untuk sekolah swasta," ujar Rani.

Rani berkeinginan, program KJP juga tersedia di sekolah swasta. Hal itulah yang akan dikaji terlebih dahulu.

Baca juga: PPDB Online di DKI Kacau, Ombudsman Temukan Fakta Telkom Tidak Becus Siapkan Perangkatnya