Pilpres 2024

Rocky Gerung: Masa Pemilihan Langsung Pakai Threshold? Ngaco, Otaknya Enggak Ada

Menurut Rocky, upaya PKS menggugat presidential threshold menjadi bersifat pragmatis.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Pemerhati politik Rocky Gerung mengkritik pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, yang menyebut angka rasional presidential threshold 7-9 persen. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerhati politik Rocky Gerung mengkritik pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, yang menyebut angka rasional presidential threshold 7-9 persen.

Menurut Rocky, upaya PKS menggugat presidential threshold menjadi bersifat pragmatis, lantaran jika menggungat hingga nol persen, besar kemungkinan akan ditolak oleh MK.

“Untuk itu minta 7 persen misalnya, tapi itu juga berbahaya."

Baca juga: Epidemiolog UI: PPKM Sudah Tak Berpengaruh, Masyarakat Sudah Abai, Pemerintah Fokus Booster Saja

"Karena semua orang nanti akan datang dengan dalil macam-macam kan?"

"7 persen, 7,5 persen, 12,3 persen, segala macam,” kata Rocky Gerung kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/222).

Rocky menilai, seharusnya presidential threshold dinolkan terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan ambang batas yang baru.

Baca juga: Penista Agama Dibui Lima Tahun pada Draf Final RKUHP, Ajak Orang Lain Tak Beragama Dipenjara 2 Tahun

“Harusnya mulai dengan nihilkan dulu threshold, baru diatur ulang itu."

"Mau pakai threshlod boleh itu, tapi jangan pakai threshold yang lama dong, tunggu 2024.”

“Partai mana yang ingin koalisi dipastikan oleh hasil pemilu legislatif 2024."

Baca juga: Draf RKUHP Ancam Pelaku Hubungan Sedarah Dibui 12 Tahun, Penzina Setahun, Kumpul Kebo Enam Bulan

"Artinya dipisah kalau begitu. Kalau pakai threshold, pisah tahapan pemilunya kan?"

"Masa pemilihan langsung pakai threshold? Kan ngaco itu, otaknya enggak ada itu,” bebernya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, angka rasional presidential threshold berada di bawah 10 persen dari total jumlah kursi di DPR.

Baca juga: Draf RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres Dibui 3 Tahun 6 Bulan, Menyerang Fisik 5 Tahun

“Angka yang rasional dan proporsional (presidential threshold) berdasarkan kajian tim hukum kami adalah pada interval 7 persen sampai 9 persen kursi DPR,” ungkap Ahmad Syaikhu di Gedung Mahkah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (6/7/2022).

Ia menambahkan, dasar dari perhitungan angka yang dinilai rasional itu akan selanjutnya dijelaskan tim kuasa hukum PKS.

Selain itu, sambung dia, segala sesuatu yang berkaitan dengan materi pokok gugatan dan argumentasi hukum lainnya, akan disampaikan pula oleh tim kuasa hukum PKS dalam persidangan.

Baca juga: DAFTAR Lengkap PPKM Jawa-Bali Hingga 1 Agustus 2022: Jabodetabek Kembali Merosot ke Level 2

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved